REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta menargetkan bisa memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Salah satunya melalui 'Policy Brief'.
Seperti dijelaskan Wakil Rektor I Unisa, Taufiqurrohman, 'Policy Brief' merupakan salah satu kegiatan Profesional Practice Project (PPP) mahasiswa Program Studi Ilmu Kebidanan program magister (S2) angkatan ke III Unisa di Kabupaten Kulonprogo, DIY, untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di sana.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan penyampaian 'Policy Brief' di Unisa Yogyakarta, Rabu (4/10). Acara ini dihadiri oleh pimpinan Unisa, Dinas Kesehatan Kulonprogo, dan perwakilan puskesmas di wilayah Kulonprogo
Pada kesempatan itu Taufiq, sapaan bagi Taufiqurrohman, sangat berterima kasih kepada Pemkab Kulonprogo yang telah memberikan ruang dan waktu untuk para mahasiswa Kebidanan Program Magister (S-2) melakukan kegiatan PPP. “Para mahasiswa banyak belajar di beberapa puskesmas di wilayah Kulonprogo antara lain Puskesmas Galur 2, Sentolo 1, Temon 1, Pengasih 1, Pengasih 2, Panjatan 1, dan Panjatan,“ katanya.
Wakil Dekan Fakultas Kesehatan UNISA M. Ali Imron dalam penguatan rekomendasi menambahkan bahwa Unisa sebagai perguruan tinggi bukanlah menara gading, melainkan selalu berkiprah melalui jejaring. Ada empat pilar jejaring yaitu pemerintah, perguruan tinggi, lembaga internasional, dan komunitas.
“Penyampaian Policy Brief ini merupakan salah satu aktivitas jejaring dengan pemerintah,” kata Imron.
Imron mengatakan ada tujuh tema Policy Brief yang disampaikan. Antara lain, pertama, angka cakupan ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK): faktor-faktor penyebabnya, kedua, strategi untuk meningkatkan kehamilan yang aman.
Ketiga, program pelayanan kesehatan peduli remaja terintegrasi usaha kesehatan sekolah, keempat, dering cantik sebagai inovasi upaya penekanan angka kematian ibu, kelima, optimalisasi penjaringan kehamilan melalui pendampingan kader dan penggunaan media aplikasi informasi di Kulonprogo.
Selanjutnya, keenam, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ketujuh, strategi meningkatkan kesehatan ibu dan bayi melalui program kelas ibu hamil.
Menurutnya, salah satu analisa kebijakan untuk tema optimalisasi penjaringan kehamilan melalui pendampingan kader dan penggunaan media aplikasi informasi di Kabupaten Kulonprogo. Kunjungan pertama pada awal kehamilan yang disebut K1 menjadi salah satu tolak ukur untuk pencapaian keberhasilan akses ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan.
Ia menekankan, tujuan K1 adalah untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya dengan jalan menguatkan hubungan kepercayaan dengan ibu, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa, mempersiapkan kelahiran, dan memberikan pendidikan.
Asuhan itu penting untuk menjamin bahwa proses alamiah dari kelahiran berjalan normal dan tetap demikian seterusnya. Namun, ujarnya, pemanfaatan pelayanan antenatal care oleh sejumlah ibu hamil di Indonesia belum sepenuhnya sesuai target yang diharapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika