Kamis 05 Oct 2017 17:55 WIB

Fadli: Presiden dan Panglima TNI Terlihat Semakin Akrab

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan kaki menuju lokasi Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10).
Foto: Antara/Setpres/Agus Suparto
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan kaki menuju lokasi Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melihat hubungan Presiden Joko Widodo dan Pengalima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo baik-baik saja dan bahkan semakin akrab. Fadli Zon mengatakan hal itu menjawab pertanyaan soal hubungan Jokowi dan Gatot menyusul adanya anggapan Panglima TNI mulai berpolitik.

Menurut Fadli, kalau benar Panglima TNI berpolitik dan melakukan manuver politik tentu akan diberi sanksi. "Saya melihat Presiden tidak berpandangan bahwa Panglima TNI berpolitik. Hubungan Presiden dengan Panglima TNI baik-baik saja dan terlihat makin akrab," kata Fadli Zon di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (5/10).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, kalau Panglima TNI melontarkan pernyataan menyerukan untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI, adalah wajar dan tidak ada masalah. Begitu juga saat Panglima TNI melontarkan pernyataan, adanya impor 5.000 unit senjata yang diduga ilegal, menurut Fadli, itu tidak masalah.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada puncak acara peringatan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Kamis, mengucapkan terima kasih kepada TNI atas profesionalitas dan pegabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia, yang memegang teguh sumpah prajurit. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam sambutannya pada puncak acara peringatan HUT ke-72 TNI mengatakan, politik TNI adalah politik negara.

"Politik yang diabdikan untuk tegak dan kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terangkum pada ketaatan hukum dan sikap yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan mana pun, serta taat pada atasan yaitu Presiden Indonesia yang dipilih secara sah oleh konstitusi," tegas Jenderal Gatot.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement