REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto akan memanggil seluruh lembaga terkait isu impor senjata. Wiranto mengatakan, dirinya sudah meminta seluruh pihak terkait untuk tak memberikan komentar apapun yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Untuk masalah soal senjata, saya sudah minta semua pihak supaya enggak bicara dulu lah ya. Kita selesaikan di dalam (internal). Sementara kita akan selesaikan," kata Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/10).
Wiranto melanjutkan, rencananya ia akan mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas masalah isu impor senjata. "Rencana rapat besok ya, semua saya undang. BIN, Kapolri, Panglima TNI. Kemudian dari Menteri Pertahanan, dari Pindad, Bea Cukai, dan sebagainya," ujarnya.
Ia kembali menegaskan, isu impor senjata ini terjadi lantaran kurangnya koordinasi antar lembaga. Wiranto pun memastikan, pengadaan impor senjata akan disesuaikan dengan aturan Undang-Undang.
"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar undang-undang," ucapnya.
Menkopolhukam berjanji, masalah ini akan segera diselesaikan secara internal dan menjamin impor senjata tak akan mengganggu keamanan nasional. Selain itu, hasil koordinasi ini juga akan disampaikan kepada masyarakat. Sehingga dapat menghindari beredarnya informasi yang simpang siur.
Sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh kabinet kerja di pemerintahannya dapat menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Sebagai kepala negara dan juga panglima tertinggi, Presiden menegaskan agar jajarannya dapat menjaga tutur katanya sehingga tak membuat gaduh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
