REPUBLIKA.CO.ID,CIREBON -- Penyerapan anggaran di Kota Cirebon masih rendah. Salah satu penyebabnya, keengganan sejumlah pejabat terkait untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, Agus Mulyadi menyebutkan, hingga akhir Agustus, penyerapan anggaran APBD Kota Cirebon 2017 baru sekitar 56 persen. Menurutnya, penyerapan itu tergolong rendah.
"Penyerapan terendah ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang baru 23 persen, " kata Agus, akhir pekan kemarin.
Padahal, DPUPR Kota Cirebon memiliki berbagai macam proyek pembangunan infrastruktur yang besar. Di antaranya, pembangunan infrastruktur senilai Rp 96 miliar serta pembangunan gedung setda baru yang nilainya mencapai Rp 83 miliar.
Sedangkan dinas yang penyerapan anggarannya tertinggi ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan KotaCirebon yang mencapai 76 persen.
Menurut Agus, rendahnya penyerapananggaran pada DPUPR Kota Cirebon disebabkan berbagai alasan. Salah satunya, keenganansejumlah pejabat di dinas tersebut untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK). "Tapi sekarang sudah ada jalan keluar, " tutur Agus.
Agus menjelaskan, untuk proyek-proyek besar, saat ini PPK-nya langsung dipegang oleh kepala DPUPR. Diharapkan, hal itu membuat penyerapan anggaran di instansi tersebut bisa lebih tinggi.
Agus menambahkan, sudah melakukan evaluasi terkait percepatan penyerapan anggaran. Dari hasil evaluasi itu, setiapdinas yang memiliki sejumlah proyek infrastruktur diminta untuk secepatnya menyerahkan dokumen lelang ke ULP agar bisa segera dilelangkan.
Dengan demikian, seluruh proyek yangsudah direncanakan pada tahun ini diharapkan segera terealisasi. Masyarakatpun bisa secepatnya merasakan manfaat dari pembangunan proyek tersebut.
Saat ditanyakan penyerapan anggaran pada 2016, Agus menyebutkan, saat itu tercapai 89 persen. Pencapaian tersebut membuat silpa tahun lalu mencapai Rp 91 miliar. Dia berharap, realisasi penyerapan anggaran pada tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu. "Anggaran yang tidak terserap akanmembuat silpa menjadi tinggi," kata Agus.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda)Kota Cirebon, Asep Dedi, terus mengingatkan setiap dinas yang memiliki programpembangunan yang harus dilelangkan untuk segera memasukkan berkas lelangke ULP. Apalagi, saat ini sudah menjelang akhir tahun. "Kalau dokumen lelang sudahsiap, lelang bisa segera dilaksanakan, " kata Asep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika