REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa berbagi pengalaman terkait mahar politik pencalonan di Pilgub Jabar 2018. Menurut Iwa, ia mendaftar penjaringan calon gubernur di DPP PDIP pada 7 Juli 2017 lalu. Namun, sama sekali tidak menggunakan atau diminta mahar politik agar dirinya diterima mendaftar.

"Sampai saat ini di dalam proses Pilkada, saya merasakan betul tidak ada yang namanya mahar. Itu yang membuat saya bahagia dan mantap mendaftar ke PDIP," ujar Iwa kepada wartawan, Kamis malam (28/9).

Iwa mengatakan, kondisi ini sudah sesuai harapan dirinya. Karena, dari PDIP pun memastikan bahwa proses pendaftaran hingga fit and profer test pun tidak membebani pihaknya dengan biaya apapun. "Alhamdulillah ini bukan basa basi sama sekali, uang pendaftaran pun tidak ada atau semacam jaminan yang diminta oleh PDIP baik level DPD maupun DPP, katanya.

Sebelumnya, dari pengalaman Dedi Mulyadi yang mengaku dimintai mahar Rp 10 miliar oleh pihak luar partai Golkar agar bisa mengeluarkan surat rekomendasi, upaya seperti itu dalam hajatan politik bisa terjadi. Namun kasus yang terjadi pada Dedi tidak dialami pihaknya.

"Sama sekali tidak ada yang meminta (mahar). Kalau misal ada yang SMS saya (minta mahar, Red) karena latar belakang saya auditor maka bakal lakukan konfirmasi pada yang berwenang di level DPP dan DPD," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika