REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menganggarkan anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandung dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Pemerintah kota memberikan hibah senilai Rp12,3 milyar kepada Panwaslu.
Anggaran ini dihibahkan secara resmi dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dan Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziyyah. Atas pemberian hibah tersebut, Ridwan Kamil menitipkan agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan bisa berjalan dengan kondusif.
"Tahun depan ada dua peristiwa besar pilkada serentak, yaitu pemilihan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka kondusivitas dan kelancaran harus diutamakan," kata Ridwan seperti dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (28/9).
Menurutnya, Panwaslu harus fokus pada ketertiban pelaksanaan sosialisasi atau kampanye. Sebab tahun ini, ada perbedaan regulasi di mana alat peraga kampanye seluruhnya disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Maka dari itu, pria yang akrab disapa Emil ini meminta kepada Panwaslu agar menyusun peraturan yang sejelas-jelasnya agar proses pemilihan umum bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. "Saya titip ke Panwaslu, peraturan harus jelas hitam dan putihnya. Harus jelas mana yang boleh dan tidak boleh," ujarnya.
Ia juga mengamanatkan agar Panwaslu juga bisa memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Ia ingin agar masyarakat tidak melihat proses demokrasi ini sebagai sesuatu yang menakutkan.
"Demokrasi bukan menakutkan, tapi satu peristiwa budaya yang baik untuk mengestafetkan kepemimpinan di daerah," ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan pemilihan Presiden RI tahun 2014, kondisi politik di Kota Bandung cenderung kondusif. Maka pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bandung diperkirakan tidak akan ada banyak masalah.
"Saya meyakini penyelenggaraan pemilihan di Bandung, secara umum selalu baik. Terbukti waktu kita selenggarakan Pilpres dan Pileg (Pemilihan legislatif) relatif aman karena masyarakatnya relatif sudah melek politik," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
