REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta DPP Golkar untuk mengusut tuntas kasus beredarnya Surat Keputusan (SK) bodong tentang pengusungan salah satu bakal calon gubernur pada Pilgub Jabar 2018 karena mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Golkar.

"Nah ini kan menyangkut kelembagaan Partai Golkar, kredibilitas Partai Golkar di mata publik," kata Dedi usai menggelar pertemuan dengan kader di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Kota Bandung, Selasa (26/9).

Dedi menuturkan, penyebaran SK pengusungan calon gubernur bodong itu telah membuat heboh masyarakat sehingga harus segera ada penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Tuntutan mengusut tuntas SK bodong itu, kata dia, bukan hanya kehendak pribadi tetapi lembaga, khususnya di DPD Golkar Jabar.

"Penuntasan SK bodong bukan kehendak personal, tapi kehendak institusional," katanya.

Sebelumnya, tersebar SK dari DPP Golkar tentang pengusungan calon gubernur di Pilkada Jabar yang bukan mengusung Dedi Mulyadi. Persoalan itu sempat membuat heran petinggi DPD Golkar Jabar dan sempat membantahnya tidak ada SK yang ditetapkan DPP untuk pengusungan calon di Pilkada Jabar.

Penyebaran SK itu membuat kegaduhan para kader Golkar, hingga akhirnya melakukan aksi di kantor DPD Partai Golkar Jabar di Kota Bandung yang menuntut untuk mengusut tuntas SK bodong tersebut. Seorang kader Golkar yang ikut aksi, Ayi Kurnia menyatakan, DPP Golkar harus mengusung calon gubernur dari kader Partai Golkar.

"Kami tidak ingin Golkar digadaikan, apalagi dijual demi kepentingan politik sesaat, sudah seharusnya Golkar mengusung kader," kata Ayi Kurnia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika