REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Ratusan kader Partai Golongan Karya (Golkar) dari berbagai daerah di Jawa Barat mendatangi kantor DPD Golkar Jawa Barat di Jalan Martanegara, Kota Bandung, Selasa (26/9). Mereka berkumpul setelah beredarnya surat keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien sebagai Calon Gubernur (Cagub) di media sosial pada Jumat (22/9) pekan lalu.
Berdasarkan pantauan Republika, suasana kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sempat memanas setelah masing-masing pimpinan struktur partai di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan memberikan masukan kepada perwakilan DPP yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka meminta Golkar mendengarkan aspirasi dari daerah terkait pemilihan calon gubernur.
Bahkan, ada yang berteriak mengancam akan membakar atribut partai tersebut kalau DPP bersikap otoriter dalam memilih calon gubernur. "Kami tidak ingin Golkar digadaikan, apalagi dijual demi kepentingan politik sesaat. Sudah seharusnya Golkar mengusung kader," kata Ayi Kurnia, salah seorang kader yang berkesempatan mengungkapkan pendapatnya.
Dalam aksi tersebut, kader yang memenuhi kantor DPD Golkar Provinsi Jawa Barat menggalang koin sebagai bentuk sindiran atas permintaan mahar. Mereka pun menghimpun tanda tangan pada kain sepanjang 30 meter untuk menampung simpatisan Dedi.
Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi berbicara di hadapan seribuan kader Golkar yang memenuhi kantor DPD Jabar. Bupati Purwakarta tersebut membeberkan permintaan mahar oleh orang yang mengaku dekat dengan petinggi partainya ini.
Kepada massa, dia mengaku dimintai Rp 10 miliar kalau ingin diusung pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Permintaan itu disampaikan seseorang melalui telepon, yang mengaku memiliki kedekatan dengan petinggi DPP Golkar.
"Dengan tegas dia katakan kalau Anda (Dedi) tidak kasih Rp10 miliar, jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa," kata Dedi.
Menyikapi permintaan itu, Dedi mengaku tidak memenuhinya. "Tidak apa-apa. Besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," katanya.
Dedi menceritakan, selama ini dia selalu berkoordinasi dengan DPP Golkar terkait konsolidasi politik. Berbagai pembahasan selalu dihadirinya dengan harapan mampu menjaga soliditas partainya.
"Sikap saya adalah, kalau Dedi Mulyadi harus dikorbankan untuk kebesaran partai, saya siap mengorbankan diri. Bahkan, menghilangkan jabatan Ketua DPD pun saya siap kalau itu untuk kebaikan partai," katanya.
Namun, kata Dedi, ia mengingatkan DPP partainya agar tidak melupakan pengalaman pada pilgub Jawa Barat sebelumnya, yakni terjungkalnya pasangan calon yang berdasarkan survei memiliki elektabilitas tinggi. "Pilgub Jawa Barat kandidat tertinggi dua kali jatuh ke posisi ketiga," kata Dedi seraya menyebut popularitas dan elektabilitas tertinggi tidak menjamin kemenangan.
Beredar surat berkop DPP Golkar dengan klasifikasi rahasia pada Jumat pagi. Surat itu menyebut DPP Partai Golkar telah menetapkan dan mengesahkan Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jabar.
Emil sapaan akrab, Ridwan Kamil, akan dipasangkan dengan Daniel Mutaqien Syafiuddin. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham menegaskan surat keputusan DPP Partai Golkar yang beredar melalui media sosial adalah surat palsu atau 'bodong'. Menurut Idrus, DPP Partai Golkar tak pernah mengeluarkan surat yang berisi pernyataan DPP Partai Golkar mendukung Ridwan Kamil (Emil) dan Daniel Muttaqien sebagai pasangan calon gubernur pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
"Terkait beredarnya surat yang saya istilahkan itu adalah surat bodong," ujar Idrus dalam keterangan persnya di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Jumat (12/9).
Namun, Idrus mengakui pernah ada simulasi Partai Golkar terkait pasangan calon yang akan dicalonkan di Pilkada Jawa Barat. Pada simulasi tersebut, partainya pernah memasukan nama Ridwan Kamil sebagai calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika