REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau agar tak lagi ada politisasi isu PKI serta pelanggaran HAM berat di masa lalu, terlebih menjelang pemilihan presiden. Sebab, menurut dia, masalah PKI ini selalu dipolemikkan setiap tahunnya.
"Jangan lagi masalah ditunggangi kepentingan politik. Mendekati pilkada, mendekati pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada. Ya mengimbau jangan sampai menggunakan hal-hal semacam itu untuk kepentingan politik," kata Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/9).
Ia mengkhawatirkan, apabila isu ini masih dipolitisasi, maka justru akan memecah belah masyarakat. Wiranto pun meminta agar masalah-masalah ini diselesaikan dengan musyawarat mufakat tanpa adanya saling menuding.
"Ini kita meminta kesadaran masyararakat, elemen masyarakat, tokoh, ayolah selesaikan secara arif, tidak dipolemikan tiap tahun menjelang 1 Oktober selalu ribut masalah ini," ucapnya.
Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah bersama masyarakat perlu fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan dan berkompetisi dengan negara lainnya. Karena itu, ia meminta agar masyarakat tak selalu terjebak dengan masalah di masa lalu yang tak kunjung selesai.
Pemerintah pun, lanjut dia, lebih mengedepankan cara-cara non-yudisial untuk menyelesaikan berbagai masalah di masa lalu ini. "Penyelesaian secara yudisial sudah tak mungkin lagi. Karena lamanya saksinya, karena klaimnya yang begitu banyak. Maka cara-cara non-yudisial yang kita ke depankan," ujar Menkopolhukam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika