Jumat 22 Sep 2017 13:34 WIB

KBRI Lobi Pemerintah Myanmar Masuk ke Rakhine State

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Ratna Puspita
Dubes RI untuk Republik Uni Myanmar Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr Ito Sumardi
Dubes RI untuk Republik Uni Myanmar Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr Ito Sumardi

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) akan mengupayakan lobi kepada Pemerintah Myamar untuk ikut serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan yang telah dikirim pada Kamis (21/9) ke Rakhine State. Sebab, Pemerintah Indonesia perlu memastikan barang bantuan bisa sampai dan digunakan oleh masyarakat yang mengungsi di Rakhine State.

Duta Besar RI untuk Myanmar Ito Sumardi mengatakan, bantuan kemanusiaan yang tiba kemarin langsung dibawa menuju Sittwe, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Rakhine State dengan waktu tempuh tiga hingga empat hari. Karena dalam bantuan tersebut terdapat tenda berukuran besar, KBRI berupaya agar relawan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa memberikan pelatihan kepada perwakilan pemerintah setempat untuk pemasangan tenda.

"Kami sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah Myanmar dan juga Palang Merah Internasional terkait mekanisme penyaluran ini (barang bantuan)," kata Ito di kantor KBRI, Jumat (22/9).

Ito akan menjelaskan kepada Pemerintah Myanmar bahwa relawan dari Indonesia harus bisa memberikan pelatihan kepada perwakilan di Rakhine State. Dengan demikian, tenda yang dikirim untuk dijadikan rumah sementara masyarakat di sana bisa dimanfaatkan. Jangan sampai tenda ini terlantar karena pemerintah daerah dan Palang Merah Internasional yang berada di daerah tersebut tidak bisa menggunakannya.

KBRI sebenarnya sangat berharap agar perwakilan dari Indonesia bisa mengabadikan setiap bantuan yang dikirim langsung kepada masyarakat di Rakhine State. Pendokumentasian tersebut pun akan menjadi pertanggungjawaban KBRI dan BNPB kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta.

Menurut Ito, penyebaran pengungsi di Rakhine State, khususnya muslim Rohinya, tersebar di tiga daerah atau Kabupaten yaitu Maungdaw, Buthidaung, dan Rathidaung. Sejumlah desa yang mendapat teror hanya menyisakan sebagian penduduk sekitar 20-30 orang per desa.

Dalam teknis pendistribusian bantuan, pemerintah daerah bekerjasama dengan Palang Merah Internasional akan menyimpan setiap bantuan di shelter. Dari tempat ini, bantuan akan dikirim ke masyarakat atau daerah yang memang sangat membutuhkan.

"Pola ini paling efisien karena sulit untuk menjangkau pendistribusian barang dengan harus melewati sungai dan jalan terjal. Makanya, dikumpulkan dulu di shelter," ujar Ito.

Meski sulit ikut serta dalam pendistribusian barang, Ito menyebut Pemerintah Myanmar kerap mengirimkan dokumentasi penyebaran bantuan melalui foto dan video. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement