Jumat 22 Sep 2017 00:44 WIB

Komisi IX DPR: Pelayanan Kesehatan Masih Berorientasi Uang

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Nidia Zuraya
Pasien di sebuah rumah sakit
Pasien di sebuah rumah sakit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Daulay mengungkapkan keprihatinan terhadap kejadian Ibu Delpasari yang terpaksa pulang dengan jenazah bayinya dengan cara menggendong dan menumpang ke angkutan umum. Menurut Saleh, seharusnya kasus seperti itu tidak boleh terjadi lagi dalam dunia kesehatan di Indonesia.

"Saya ikut prihatin kejadian seperti ini terulang lagi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (21/9).

Saleh mengatakan, dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, sepertinya uang masih menjadi faktor yang dominan dalam pelayanan. Hal tersebut mengakibatkan orang-orang yang tidak mampu seperti Delpasari mengalami perlakuan yang memilukan, menggendong jenazah bayinya pulang tanpa dihantar ambulans.

"Masih segar di ingatan kita kasus yang sama terjadi di Bengkulu. Mestinya kejadian itu tidak perlu terjadi lagi jika semua pihak memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pelayanan sosial dan kesehatan," jelas dia.

Saleh juga meminta agar Kementerian Kesehatan bisa bertindak melakukan penelusuran terhadap kasus-kasus seperti ini. Semestinya, kata dia, ada pengecualian terkait pembiayaan bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Terlebih, orang tersebut baru saja kehilangan besar dan dalam keadaan berduka.

BPJS kesehatan, lanjut dia, juga diharapkan memberikan perhatian terhadap kasus ini. Meskipun hingga saat ini BPJS kesehatan masih mengalami defisit, bukan berarti persoalan seperti mengantar jenazah dilupakan. Terlebih, defisit tersebut dibantu menutupi dari pemerintah.

"Ini yang membuat sebagian kalangan tidak begitu yakin dengan pelayanan BPJS. Faktanya, memang asih banyak hal yang belum dicover oleh BPJS," kata dia.

Kelemahan-kelamahan BPJS Kesehatan harus diperbaiki. Secara perlahan, jika dilakukan secara terarah dan kontinu, BPJS diyakini akan mampu berbuat lebih banyak lagi.

"Kalau didiamkan atau malah seakan tidak ada masalah, dikhawatirkan BPJS kesehatan akan kehilangan kontekstualisasinya," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement