REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memerintahkan seluruh Dewan Pimpinan Wilahan (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menggelar nonton bareng (Nobar) film Pengkhianatan G30S/PKI.
Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, surat perintah menggelar Nobar film G30S/PKI sudah dikirimkan ke DPW dan DPD. Yandri mengatakan, melalui nonton bareng tersebut PAN ingin menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa untuk memiliki tanggung jawab yang sama mengawal kebangsaan.
"Khususnya kami di PAN punya tanggung jawab yang sama untuk mengawal perjalanan kebangsaan kita ini, supaya tidak disusupi oleh pihak yang mencoba mengutak ngatik dasar negara kita terutana komunisme. Karena ajaran komunisme dilarang," ujarnya.
Sementara untuk jajaran DPP PAN, akan mengadakan Nobar Film G30S/PKI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada Kamis (21/9) mendatang, bersamaan dengan acara pertemuan legislatif PAN tingkat nasional.
"Pembukaannya Kamis malam Jumat Jam 19.00 WIB itu akan diawali dengan Film G30S/PKI karena sebentar lagi dan Oktober akan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Ruangan Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/9).
Menurutnya, nonton bareng digagas PAN lantaran sebagai partai politik berazaskan Pancasila, PAN menilai Pancasila adalah final dan mengikat. Karenanya, jika ada pihak-pihak maupun sekolompok orang yang mencoba atau membangkitkan paham komunisme di Indonesia maka bagi PAN adalah lawan yang harus ditumpas.
Oleh karena itu, dengan nonton bareng tersebut kata Yandri, dapat menyatukan persepsi semua pihak paham komunisme adalah terlarang, selain itu untuk mengingatkan sejarah bahwa PKI telah mencoba mengganti ideologi Pancasila dan ingin berkuasa di Indonesia.
"Bahwa PKI itu sudah tiga kali mencoba merebut berkuasa di indonesia 1926-1927 dan 1948 di madiun dan 1965 di Jakarta maka film ini salah satu cara untuk ikut bertanggung jawab terkait dasar negara kita Pancasila," ujar Yandri.
Adapun Fraksi PAN DPR akan menyelenggarakan pertemuan legislatif tingkat nasional pada 21-24 September yang direncanakan dihadiri sekitar 1897 anggota DPR maupun DPRD.
"Ini untuk menindaklanjuti hasil rakernas dimana kita targetkan Pilkada dan Pemilu 2019 dan Pilpres harus sukses. Jadi Pilkada akan kita perdalam lagi karna sesungguhnya ujung tombak yang paling punyai akar rumput adalah temen-temen anggota DPRD," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
