REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan adanya pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Gubernur Papua Lukas Enembe, menyusul tersebarnya foto pertemuan mereka di internet.
"Sebenarnya itu pertemuan internal, bukan untuk diekspos," kata Rikwanto saat dihubungi, Jumat (15/9) malam.
Kendati demikian, Rikwanto membantah bahwa pertemuan itu membahas sejumlah agenda politik. Menurut Rikwanto, sebenarnya pertemuan itu membahas upaya pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Papua.
"Tentang isi pertemuan yang beredar di medsos, itu hoaks. Pertemuan itu terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan," ujarnya.
Menurut dia, kehadiran Kapolri, Kepala BIN, Lukas Enembe dan Paulus Waterpauw sebagai pejabat negara tidak mempunyai motif politik, namun ini merupakan pertemuan beberapa pihak aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan perlu dilakukan demi terjaminnya keamanan Pilkada 2018 di Papua.
Saat ditanya terkait tidak hadirnya Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar ataupun Wakapolda Papua Brigjen Pol Agus Rianto dalam pertemuan tersebut, pihaknya enggan mengomentari. "Ini karena hoaksnya beredar, makanya saya klarifikasi. Itu saja cukup," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia mengatakan pertemuan dengan Kapolri, Kepala BIN, Kapolda Sumut serta Kapolda Papua semata-mata laporan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.
Lukas membantah jika pertemuan tersebut terkait rencana dirinya yang akan kembali maju di Pilkada Papua, yang disebut-sebut akan berpasangan dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.
"Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus)," ucapnya, Jumat sore (15/9).
Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pascaPilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.
Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," ucapnya.
Lalu, juga ada membahas mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Terakhir, dalam pertemuan itu Lukas juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020.
"Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika