REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai mempersiapkan wilayah kabupatennya menjadi smart city atau kota pintar. "Saat ini, kami masih fokus menurunkan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Namun dalam tiga tahun ke depan, mudah-mudahan konsep smart city bagi Purbalingga sudah bisa terwujud," kata Bupati Purbalingga, Tasdi, Jumat (15/9).
Untuk mewujudkan konsep tersebut, Tasdi mengaku sudah mempelajari penerapan smart city di daerah lain, seperti di Jakarta, Bandung dan Bali. Di Jakarta dan Bandung, dirinya mendapat penjelasan bahwa untuk membangun smart city dibutuhkan dana sekitar Rp 30 miliar.
Namun ia optimistis, penerapan smart city di Purbalingga tidak akan membutuhkan dana hingga sebesar itu. Hal ini mengingat kompleksitas pelayanan di Purbalingga, jauh lebih kecil dibandingkan kedua kota besar tersebut. "Paling tidak, di Purbalingga bisa hanya dengan anggaran Rp 15 miliar," kata Tasdi.
Menurutnya, dengan menerapkan konsep smart city, seluruh informasi dapat diakses masyarakat dengan mudah dan cepat. Demikian juga dengan pelayanan. "Yang terpenting, nantinya akan ada ruangan khusus Command Centre yang mengendalikan seluruh perangkat IT. Di ruang itu, semua kegiatan Pemkab dan pelayanan publik bisa diakses tanpa harus ke lapangan. Jika ada permasalahan, baru kita turun lapangan," kata Tasdi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga Tri Gunawan Setyadi, mengatakan, konsep smart city yang disiapkan untuk Kabupaten Purbalingga, adalah untuk menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai kabupaten yang berdaya saing yang berbasis teknologi informasi. "Dengan penerapan teknologi informasi ini, maka aspek transparansi menjadi lebih terjamin dan pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik," jelasnya.
Menurutnya, penerapan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan telah diatur oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Dengan penerapan smart city, semua aparatur pemerintahan harus mampu mengaplikasikan teknologi komunikasi dan informasi. Terlebih karena teknologi komunikasi dan informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan, termasuk dalam meningkatkan pelayanan publik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika