REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kekeringan yang menimpa sejumlah daerah belum masuk tahap darurat. Meski kekeringan yang terjadi tahun ini lebih besar daripada tahun lalu, tapi kekeringan tersebut belum bisa disebut darurat.
Basuki menjelaskan, dari laporan sejumlah Gubernur yaitu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, didapatan hasil bawah kekeringan yang terjadi masih bisa diantisipasi. Lahan pertanian masih banyak yang teraliri air dari irigasi dan masyarakat masih bisa mendapatkan bantuan air.
"Kesimpulannya tadi setelah bertemu dengan Gubernur tidak ada yang namanya darurat kekeringan," kata Basuki usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (12/9).
Menurut Basuki, lahan yang mengalami kekeringan tahun ini lebih banyak dikarenakan lahan tersebut adalah tadah hujan. Artinya ketika tidak ada hujan sudah pasti lahan ini akan kering karena tidak terjangkau saluran irigasi yang telah dibangun. Sedangkan lahan lain yang berada di jalur irigasi masih bisa mendapatkan suplai air.
Kementerian PUPR setiap tahun menambah tempat penampungan air baik bendung, embung, maupun sumur. Dari 16 bendung besar yang tersebar 10 bendungan dalam keadaan normal, sementara enam bendungan lain di bawah rencana. Menurut Basuki, rencana ini bukan berarti hanya sedikit menampung air. Enam bendungan ini hanya kekurangan air sedikit sehingga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam menampung jumlah air.
Selain itu, dari 72 bendungan lain 12 diantaranya normal, 57 di bawah rencana dan enam bendungan lain mengalami kekeringan. Kekeringan ini masih wajar, karena hanya sebagian kecil dari jumlah bendungan yang ada di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pada 2015 terdapat sekitar 8.501 desa yang mengalami kekeringan. Tahun ini dari data yang diperoleh terdapat sekitar 280 desa yang cukup kering. Daerah yang cukup banyak alami kekeringan terdapat di Madura karena minim sumber air. "Ada lima Kabupaten yang menyatakan darurat kekeringan yaitu, Pasuruan, Mojokerto, Probolinggo, Pamekasan, dan Sampang," ujar Soekarwo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, sejak Juni ia sudah berkoordinasi dengan seluruh lembaga. Dari komunikasi tersebut didapatkan bahwa akan ada kekeringan hingga Oktober. Untuk mengantisipasi daerah yang mengalami kekeringan, Pemda Jawa Tengah sudah mulai menyalurkan air bersih pada masyarakat. Selain itu dilakukan penyaluran air menggunakan pipa.
Kekeringan tahun ini, kata Ganjar, belum sepenuhnya darurat karena masyarakat masih bisa mendapatkan aliran air dari desa sekitar. Masyarakat tinggal menelpon daerah yang memiliki suplai air banyak agar bisa disalurkan ke daerah yang kekeringan. "Kalau mereka (masyarakat) butuh tinggal memanggil saja karena kita sudah siap semuanya," ujar Ganjar.
Dari data di Pemda Jawa Tengah, daerah yang rawan kekeringan air terdapat di Grobogan, Blora, dan Pati. Namun, di daerah ini sudah mulai dibangun sumur bor untuk meminimalisasi kekeringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika