REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah optimistis PT KAI akan segera memberi kepastian terkait lahan untuk depo MRT Fase II di Kampung Bandan. Hanya saja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) akan mendesak PT KAI untuk membuat surat resmi soal lahan yang digunakan untuk depo kereta MRT.
"Ya menyusullah (surat resminya), nanti kami desak," kata Saefullah di Balai Kota, Selasa (12/9)
Kemudian, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) merupakan proyek strategis nasional. Semua elemen, kata Saefullah, harus mendukung proyek strategis nasional yakni MRT.
"Kampung Bandan kan punya PT KAI di bawah Kementerian Perhubungan. Saya rasa semua BUMN, Perusahaan Nasional, Perusahaan Daerah, Kementerian harus mendukung proyek strategis nasional," ujar Saefullah.
Selain itu, menurut Saefullah, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang dalam tahap penyiapan dana karena pengajuan pinjaman Rp 22,5 triliun untuk MRT Fase II pada JICA sudah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan Kementerian Keuangan Republika Indonesia (Kemenkeu RI).
"Kan sekarang yang sedang kami garap terkait MRT, persetujuan dari DPRD sudah, nanti Kemendagri, terus Kemenkeu kan loannya turun nih untuk fase kedua. Jadi kalau nanti urusan ada penertiban, pembebasan tanah itu menjadi urusan pemerintah DKI. PT MRT-nya dengan kontraktornya seperti biasa melaksanakan (pengerjaan) seperti (MRT) fase satu yang sudah hampir rampung ini," ujar Saefullah.
Di sisi lain, Saefullah menuturkan MRT akan menjadi simbol megapolitan Jakarta dan Indonesia. Jalur MRT ini akan terbagi menjadi elevated (melayang) dan underground (bawah tanah)
Di kawasan Kampung Bandan nanti sudah disepakati akan ada Transit Oriented Development (TOD). "Nanti kan terintegrasi, LRT kan juga lewat situ, terintegrasi semua, bertumpuk di Kampung Bandan. Kan kami sudah sepakat di situ," kata Saefullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika