Selasa 12 Sep 2017 15:59 WIB

Taruna Merah Putih Tolak Usulan Pembekuan KPK

Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait (Tengah) usai membuka kegiatan Parade Kebhinekaan Nusantara Lintas Agama, Komunitas, Organisasi, Budaya dan Agama di Jalan Raya Perumnas 2, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Ahad (27/8).
Foto: Republika/Gumanti Awaliyah
Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait (Tengah) usai membuka kegiatan Parade Kebhinekaan Nusantara Lintas Agama, Komunitas, Organisasi, Budaya dan Agama di Jalan Raya Perumnas 2, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Ahad (27/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih Maruarar Sirait menolak usulan pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membiarkan KPK dilemahkan. "Komitmen Presiden Jokowi untuk terus memperkuat lembaga antikorupsi tersebut sesuai dengan janjinya sudah ditepati. KPK sebuah institusi yang dipercaya masyarakat, oleh karena itu harus kita jaga bersama," ujar Maruarar di Jakarta, Selasa (12/9).

Maruarar pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga KPK, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dia juga menjelaskan ada upaya pelemahan KPK saat ini, dan sangat mengapresiasi langkah presiden Jokowi yang peduli terhadap institusi KPK. "KPK jangan dibubarkan lembaganya atau sistemnya, tapi oknum-oknumnya yang harus kita benahi bersama. KPK harus diperbaiki dan diperkuat" jelas politisi PDIP itu.

Kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan perlu ditingkatkan dalam pemberantasan korupsi. Beredar usulan pembekuan KPK bahkan membubarkannya. Usulan itu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.

Selain itu, kata lelaki yang akrab disapa Ara itu, masyarakat menginginkan KPK semakin baik dan kuat dalam konteks pemberantasan korupsi. KPK harus berjalan profesional dalam penegakan hukum dan pemberantasan serta pencegahan korupsi.

"Kami mendukung penuh pemerintah terutama mendorong institusi kepolisian dan kejaksaan serta KPK untuk terus bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Saya rasa rakyat masih menginginkan keberadaan KPK, agar kerja bersama antar institusi hukum yang lain semakin kuat, dan Indonesia semakin maju dan sejahtera rakyatnya," papar dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement