REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ingatkan kesenjangan pendidikan merupakan masalah bersama untuk diatasi. Hal itu mengomentari sorotan Menkumham Yasonna Laoly terhadap pendidikan dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS formasi S1 Kemkumham hari pertama.

"Itu memang betul dan itu memang problem kita," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikud) Muhadjir Effendy di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9).

Ia mengatakan pemerintah terus fokus menangani akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh daerah. Namun, ia menyebut, hasil intervensi pemerintah terhadap pendidikan ini baru bisa dipetik empat atau lima tahun mendatang. Bahkan, menurutnya, perbaikan sistem pendidikan baru bisa dirasakan dalam 10 tahun mendatang.

Ia mengakui, kondisi geografis menjadi salah satu kendala menghadirkan pendidikan berkualitas. Ia mencontohkan, pemerintah tidak mungkin mendirikan sekolah pada satu daerah yang hanya memiliki lima kepala keluarga (KK). Kendati demikian, ia tidak menampik jarak antarkampung sangat jauh sehingga butuh sekolah di setiap daerah.

"Nah itu kita kesulitan untuk mencari titik mana sekolah akan didirikan sehingga bisa menampung siswa yang ada di kampung itu," tutur Mendikbud.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly soroti kesenjangan sumber daya manusia (SDM) dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi S1 Kemenkumham hari pertama.

"Hasil ini perlu jadi alat ukur sistem pendidikan kita," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Badan kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Senin (11/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika