REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Masyarakat saat ini sangat mengandalkan kecepatan karena memang didukung dengan teknologi internet yang juga semakin canggih. Presiden Joko Widodo melihat ini sebagai sebuah fenomena yang harus diimbangi dalam sebuah pemerintahan.
"Sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat," ujar Jokowi pada Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (9/9).
Salah satu kunci yang disebutkan Presiden Jokowi adalah ada pada kecepatan birokrasi, kecepatan perizinan dalam melayani investasi-investasi yang datang. "Kuncinya ada di situ. Jadi cerita kecepatan ini penting sekali," ujar dia.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (9/9) siang, Presiden Jokowi terus mengulang kata-kata, ''Negara cepat akan mengalahkan negara lambat''. Karena, jika tidak bisa mengikuti dan tidak bisa mengejar kecepatan perubahan-perubahan, lanjut dia, maka Indonesia akan ditinggal.
Misalnya saja, sambung Jokowi, baru beberapa tahun Indonesia dimasuki oleh internet, masyarakat baru belajar, kemudian sudah muncul lagi mobile internet. Lalu baru mau mempelajari mobile internet, muncul lagi artificial intelligence.
"Perubahan-perubahan ini harus disadari, karena ini perubahan-perubahan yang begitu sangat cepatnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti dan kita tidak bisa mengejar kecepatan perubahan-perubahan itu, ya kita akan ditinggal," kata Jokowi.
Kecepatan birokrasi akan ditunjukkan Presiden Jokowi dengan reformasi besar-besaran yang mendasar. Terutama untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat ease of doing bussiness, yang hasilnya sudah kelihatan dari ranking 120, kemudian meloncat ke 106 di 2016, kemudian meloncat lagi di 2017 ke ranking 91.
Kenaikan yang cukup banyak ini, menurut Jokowi, sebenarnya masih jauh dari target yang minimal berada di ranking 40. "Yang tidak mau mengikuti arah reformasi birokrasi, silahkan. Tetapi kita ingin semuanya dikerjakan dengan cepat," papar Jokowi.
Perlu ada reformasi birokrasi ini untuk menyelesaikan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang menghambat, maupun sistem-sistem yang masih menggunakan sistem-sistem lama.
Jokowi mengaku sudah menyerahkan kepada menteri, bagian mana yang perlu diobrak-abrik, apakah di eselon 1-nya, di eselon 2-nya, eselon 3-nya, atau eselon 4-nya.
Alasan lain mengapa perlu ada kecepatan birokrasi, karena menurut survei OECD, tingkat kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintahnya, Indonesia menempati peringkat pertama. Belum lagi, saat ini, Indonesia sudah layak investasi serta ada kepercayaan internasional terhadap Indonesia. "Saat ini adalah momentum yang sangat bagus. Momentum ini harus digunakan," jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika