REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dinilai telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya, di Rakhine, Myanmar, sebagai wujud penerapan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia.
"Saya memuji langkah cepat Presiden Jokowi dengan mengirim Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi bertemu dengan pemimpin tertinggi Myanmar. Langkah itu dinilai sebagai bentuk kepedulian yang tinggi antar sesama bangsa," kata politisi senior PDIP Sabam di Jakarta, Jumat (8/9).
Sabam mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang beradab, harus mendukung langkah diplomasi pemerintah Jokowi atas konflik Rohingya dan pemerintah sudah melakukan langkah cepat membantu mengatasi krisis di wilayah tersebut. Menurutnya, langkah Presiden Jokowi memberikan bantuan kemanusiaan ke Rohingya sudah tepat karena masyarakat di sana lebih membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan dan lainnya agar bisa bertahan hidup.
"Bantuan kemanusiaan dikirim ke Rohingya tidak hanya saat kejadian sekarang, namun jauh-jauh hari pemerintah sudah berbuat banyak sebelum perstiwa ini jadi perhatian dunia. Bantuan itu mungkin tidak terdengar masyarakat karena itu adalah karakter Jokowi yang lebih banyak berbuat daripada bicara," ujarnya.
Menurut Sabam, permasalahan Rohingya murni masalah kemanusiaan sehingga tidak etis dikait-kaitkan dengan konflik agama dan politik. Dia juga menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera mempertemukan negara-negara yang bergabung Asia-Afrika untuk bertemu membicarakan konflik Rohingya.
"Pihak-pihak yang menganggap pemerintah belum maksimal membantu krisis kemanusiaan di Rohingya seharusnya ikut berpartisipasi membantu pemerintah," katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak perlu menyikapi secara berlebihan tudingan segelintir orang tersebut karena kalangan internasional mengapresiasi langkah cepat pemerintah Jokowi membantu mengatasi konflik Rohingya. Menurut dia, kalau ada masyarakat mau bantu silakan dikumpulkan dan diserahkan bersama pemerintah karena pemerintah Indonesia tidak boleh dibiarkan sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika