Jumat 08 Sep 2017 21:28 WIB
Konflik Rohingya

Dubes: Diplomasi Menlu dengan Pemerintah Myanmar Berhasil

Rep: Wilda fizriyani/ Red: Bayu Hermawan
Ito Sumardi
Ito Sumardi

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi mengatakan, pimpinan Palang Merah Internasional telah menghubunginya terkait bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Untuk itu, pihaknya kemungkinan besar akan mengadakan pertemuan sesegera mungkin dengan pimpinan tersebut dalam waktu dekat ini.

"Jadi nanti pimpinan Palang Merah Internasional akan ketemu dengan saya. Ini menandakan diplomasi Ibu Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Pemerintah Myanmar sudah berhasil. Kesepakatan ibu menteri sudah ditindak, tinggal menunggu kapan waktunya," kata Ito saat ditemui wartawan di Hotel Tugu Malang, Jumat (8/9).

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menlu RI telah mendapatkan kesepakatan dengan Pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar telah menyetujui bantuan penyaluran operasi kemanusiaan dari Indonesia untuk etnis Rohingya. Bantuan harus segera sampai ke pengungsian yang sebagian di antaranya berada di Bangladesh.

Menurut Ito, jalur tempuh ke wilayah pengungsian sangat sulit dilalui melalui jalur darat. Jika mengambil jalur darat, dia menegaskan, akan menghabiskan waktu berhari-hari untuk tiba di lokasi. Oleh sebab itu, jalur udara menjadi pilihan utama yang perlu diambil dalam masalah ini.

"Kita sudah ada izin, tinggal segera realiasi. Pertanyaannya, bantuannya apa dan siapa yang mau koordinir itu yang belum. Indonesia sendiri sudah ada bantuan berupa pangan dan obat-obatan sekitaran 2 juta dollar AS atau sekitar Rp 20 miliar," ujarnya.

Untuk bisa menyampaikan bantuan ini, Ito menyatakan, Indonesia memang harus melalui mekanisme dan proses sesuai yang telah ditetapkan Myanmar. Indonesia tidak bisa serta-merta menyalurkan bantuan karena Myanmar merupakan negara berdaulat yang memiliki aturan tersendiri.

Oleh sebab itu, bantuan Indonesia harus diatur dan dikoordinasi terlebih dahulu dengan Myanmar dan Palang Merah Internasional mengingat ini masalah rawan yang bisa menimbulkan korban. "Jadi saran saya, biarkan proses yang kesepakatan Pemerintah Myanmar dengan negara lain termasuk Indonesia berjalan dahulu. Beri kami kesempatan untuk melakukannya," katanya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak menyinggung harkat dan martabat masyarakat Myanmar. Sebab, jika mereka merasa tercabik atas tindakan itu akan mempengaruhi hubungan antara Myanmar dan Indonesia. Kalau seperti ini, dia khawatir pemerintah dan masyarakat Myanmar akan menutup kesepakatan bersama yang telah dibuat untuk Rohingya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement