REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja Muslim Indonesia (GPMI) akan melakukan aksi solidaritas kemanusiaan di Kedutaan Besar Myanmar, Rabu (6/9). Aksi solidaritas untuk kemanusiaan ini akan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/9).
Dalam aksinya, GPMI menyampaikan 7 Resolusi buruh Indonesia kepada pemerintah Myanmar dan juga Pemerintah Indonesia. Presidium GPMI Mirah Sumirat mengatakan, ketujuh resolusi buruh Indonesia tersebut adalah pertama, mengutuk dengan keras pembantaian etnis Rohingnya oleh pemerintah dan militer Myanmar.
"Kedua, stop pembantaian, diskriminasi dan upaya kekerasan penyelesaian masalah Rohingnya dalam segala bentuknya. Ketiga, pengakuan etnis Rohingnya sebagai bagian dari Warga Negara Myanmar," kata dia.
Keempat, lanjutnya, tindak tegas dan proses secara hukum bagi penjahat kemanusiaan dalam tragedi Rohingnya. Kelima, kembalikan para manusia perahu dan pencari suaka yang terdampar di berbagai negara dan dijamin kehidupannya tidak ada diskriminasi dan intimidasi di Rakhine.
"Keenam, pemerintah Myanmar herus dan segera membuka akses seluas-luasnya untuk masuknya bantuan kemanusiaan berupa medis, obat-obatan, sandang pangan, air bersih, bantuan pendidikan dari pihak luar," ujar dia.
Ketujuh, memastikan Pembangunan ekonomi, pendidikan , kesehatan dan lapangan kerja serta kesejahteraan yang merata di Myanmar tanpa diskriminasi. Kepada Pemerintah Indonesia, lanjut dia, GPMI meminta peran aktif pemerintah Indonesia agar kejahatan kemanusiaan yang telah terbunuh ratusan dan bahkan ribuan orang terbunuh dalam tahun tahun terakhir bisa dihentikan.
"Rasa kemanusiaan Kaum buruh terpanggil melihat penderitaan yang dialami oleh saudara saudara kita di Rohingnya. Atas nama Keadilan, Buruh juga meminta PBB untuk segera menangkap para penjahat kemanusiaan yang telah membunuh dan membiarkan pembantain etnis Rohingnya terjadi," lanjut Mirah.
Dalam kesempatan ini, Herry Hermawan yang juga merupakan Presidium GPMI menegaskan, bahwa buruh Indonesia meminta Presiden Jokowi turun langsung dan bersikap tegas dengan terlibat aktif dalam penyelesaian permasalahan di Myanmar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika