REPUBLIKA.CO.ID,
SURABAYA -- Sebanyak 422 desa di Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengalami kekeringan pada puncak musim kemarau yang terjadi pada September 2017 ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berupaya menyediakan dropping air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan tersebut.
Kepala Biro Humas Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto mengatakan, mengutip Surat BMKG Nomor KT.304/946/MJUD/IX/2017 tanggal 4 September 2017, September ini merupakan puncak musim kemarau. Akumulasi curah hujan pada September ini berkisar antara 0-100 mm. Sedangkan, pada Oktober nanti, sebagian kecil wilayah di Jatim, khususnya bagian selatan sudah mulai memasuki musim hujan dengan curah hujan berkisar antara 0-400 mm.
"Berdasarkan surat tersebut, musim kemarau terjadi di sebagian wilayah pada pertengahan Agustus dan puncaknya pada September. Pada Oktober masa transisi atau Pancaroba. Musim hujan mulai pada Bulan November," jelas Benny melalui siaran pers, Rabu (6/9).
Benny menambahkan, kekeringan di Jatim pada tahun ini tidak terjadi pada tahun sebelumnya. Sebab, tahun lalu Jatim tidak terdampak badai La Nina sehingga curah hujannya normal, bahkan cenderung lebih tinggi atau di atas normal.
Menanggapi kondisi kekeringan di Jatim saat ini, sebelumnya Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan akan memberikan dropping air bersih kepada kabupaten/kota yang terdampak kekeringan. "Untuk itu, agar bupati terdampak segera menyampaikan surat kepada Gubernur yang menyebutkan daerahnya darurat kekeringan," ujarnya.
Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur Jatim, menjelaskan, dari 422 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan, terdapat 201 desa yang harus dilakukan dropping air. Karena berbagai kendala teknis seperti tidak dimungkinkan untuk dibuatkan sumur bor, pipanisasi, ataupun karena wilayahnya yang terpencil. Adapun sisanya masih bisa dilakukan rekayasa teknis.
salam
binti sholikah
reporter harian republika
jl warung buncit raya no.37
jakarta selatan
085641749200
Ikuti Whatsapp Channel Republika