REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah buka 17.928 lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 6o kementerian/lembaga dan satu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Kebijakan penerimaan CPNS ini memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan RB) Asman Abnur dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (5/9).
Pembukaan pendaftaran CPNS tahap kedua ini juga bertujuan mengisi kekosongan PNS pensiun. Selain itu, upaya peningkatan beban kerja pada masing-masing kementerian/lembaga.
Pemerintah membuka lowongan untuk 2.880 formasi di Kementerian Keuangan, 65 formasi Kementerian ESDM, 300 formasi Kemendikbud, 160 formasi Kementerian Ketenagakerjaan, 329 formasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 380 formasi Kementerian Perindustrian, 1.000 formasi Kementerian PUPR, 40 formasi Kementerian Pariwisata.
Selain itu, 1.610 formasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 700 formasi Kementerian LHK, 400 formasi Kementerian Perhubungan, 75 formasi Kementerian Luar Negeri, 91 formasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 1.000 formasi Kementerian Kesehatan, 475 formasi Kementerian Pertanian, 160 formasi Kementerian Sosial, 1.500 formasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pemerrintah juga membuka 38 formasi Kementerian PPN/BAPPENAS, 91 formasi Kementerian PANRB, 21 formasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 178 formasi Kementerian Sekretariat Negara, 40 formasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 1.000 formasi Kementerian Agama, 65 formasi Kementerian Perdagangan.
Juga, 27 formasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, 25 formasi Kementerian Bidang Polhukam, 25 formasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25 formasi Kementerian BUMN, 25 formasi Kementerian KUKM, 50 formasi Kementerian Pertahanan.
Formasi lainnya yakni 1.000 di Kejaksaan Agung, 175 formasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 98 formasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 60 formasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 28 formasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 175 formasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 10 formasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
Ada 90 formasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 87 formasi Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 33 formasi Komisi Yudisial (KY), 275 formasi Badan Narkotika Nasional (BNN), 60 formasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 160 formasi Badan SAR Nasional, 300 formasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP).
Sebanyak 225 formasi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 182 formasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 99 formasi Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 93 formasi Badan Ekonomi Kreatif, 110 formasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, 199 formasi Badan Intelijen Nasional (BIN), 212 formasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ada 157 formasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 85 formasi Setjen DPR, 67 formasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 299 formasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), 70 formasi Mahkamah Kontitusi (MK), 200 formasi Kepolisian Republik Indonesia, 25 formasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 53 formasi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 26 formasi Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG).
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Asman menyebut pemerintah pusat mempertimbangkan daerah itu sebagai provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai. Ia menjabarkan, pemerintah membuka 500 lowongan untuk Pemprov Kalimantan Utara dan 17.428 untuk kementerian/lembaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika