REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun menyatakan belum adanya strategi pengelolaan utang pemerintahan yang jelas oleh Kementerian Keuangan RI. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diharap bisa mengubahnya sehingga strateginya jelas.
"Saya belum melihat strategi pengelolaan utang. Menurut saya ini bukan strategi utang tapi strategi mengelola APBN," tegas Misbakhun di Gedung Parlemen Senayan dalam keterangan resmi kepada Republika.co.id Selasa (5/9).
"Sebenarnya saya ingin Ibu Sri Mulyani lebih detail. Strategi ke depan seperti apa?," tanya politikus Golkar itu.
Misbakhun mengatakan itu setelah Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait evaluasi pengelolaan utang negara. Di rapat itu, dijelaskan utang pemerintah Rp 3.706,52 triliun pada akhir Juni 2017, atau meningkat Rp 34,9 triliun dari bulan sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp3.717 triliun, rasio utang pemerintah hingga Juni 2017 sebesar 27,02 persen dari PDB. Hingga akhir tahun ini pemerintah menargetkan rasio utang pemerintah pusat sebesar 28,1 persen terhadap PDB.
Sementara itu, batas aman utang pemerintah yang diperbolehkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebesar 60 persen dari PDB. Misbakhun berpendapat kita tidak bisa membandingkan utang negara Indonesia dengan Jepang atau negara maju lain.
Dan masih ada risiko yang sangat besar walaupun porsi SUN dimiliki oleh 62 persen investor dalam negeri. Pasalnya, pembandingan hutang yang digunakan oleh Menkeu hanya dengan negara-negara G20.
"Kenapa parameternya hanya PDB semata? Aset negara, cadangan devisa dengan negara-negara tersebut padahal sangat berbeda. Jepang dan Amerika tidak berbicara lagi mengenai PDB, tapi Gross National Product (GNP). Barulah kita berbicara mengenai quality pembangunan ekonomi kita. Jadi pembandingannya tidak sesuai," kata Misbakhun.
Misbakhun juga menekankan, meskipun Indonesia sudah memiliki investment grade dari pihak pemeringkat internasional, bukan berarti membuat ekonomi dan utang negara menjadi baik. Mengenai investment grade, lanjut dia, walaupun kita mau berikan yield yang tinggi, kita masih dipandang para pemegang dalam posisi tawar yang lebih lemah.
"Kreativitas ini yang ingin kita butuhkan. Pemegang surat utang Indonesia adalah orang Indonesia tapi kita ada problem tentang likuiditas. Kita tidak ada uang untuk membayar mereka," ujar dia. Misbakhun mewanti-wanti agar Menkeu Sri Mulyani, di sisa masa pemerintahan, lebih hati-hati dan produktif dalam mengelola utang negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika