REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah harus terus mendesak Pemerintah Myanmar agar segera menghentikan segala aksi kekerasan terhadap Muslim Rohingnya. Untuk itu pihaknya akan juga mengajak kepada para tokoh agama di wilayah ASEAN dan Asia agar ikut terus menekan pemerintah Myanmar supaya bersikap kooperatif di dalam mewujudkan perdamaian di kalangan warga Rohingnya tersebut.
''PKB menyerukan kepada pemerintah agar segera mendesak PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian di sana.Selain itu PBB juga diharapkan segera mencari tim pencari fakta untuk mengusut kekerasan dan kebrutalan terhadap warga Rohingnya itu,'' kata Muhaimin ketika mengadakan jumpa pers bersama dengan kalangan tokoh Budha di Wihara Dharma Bhakti, Glodok, Jakarta Utara, Ahad (3/9).
Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasig Muslim Rohinya maka PKB akan segera mengirimkan berbagai bantuan ke sana. Bahkan, kepada seluruh kader PKB diserukan agar menyisihkan sebagain rejekinya untuk membantu mereka.''Kepada kader PKB yang ada di DPR dan DPRD, menjadi pejabat kepala daerah, atau jabatan lainnya, maka kami minta agar menyumbangkan satu bulan gajinya kepada pengungsi Rohingnya. Kami dalam waktu dekat akan kirim delegasi dan bantuan ke sana," ujarnya.
''Dengan demikian maka sekarang kami meminta agar pemerintah Mynmar membuka akses agar kami bisa memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut. Kami menuntut pemerintah Mynmar bersedia terbuka karena soal ini adalah masalah kemanusian. Ingat kami melihat kekerasan kepada Muslim Rohingnya kini sudah mencapai puncaknya dan harus dihentikan,'' kata Muhaimin.
Menyinggung sikap tokoh Myanmar Aung San Syuu Kyi, Muhaimin menyerukan agar segera bertindak konkrit menghentikan meluasnya kekerasan itu. Dan bila terus diam dan terlihat menganggap remeh kasus ini, maka hadial Nobel yang diterimanya lebih baik dikembalikan saja.''Kami merasa malu kalau tokoh perdamaian Nobel tak bertindak apa-apa ketika kekerasan terjadi.''
Sementara tokoh umat Budha sekaligus pemimpin Sangha Budha Mahaya, Biksu Duta Vira, menegaskan bila ada seorang biksu yang menganjurkan melakukan kekerasan dan ikut bermain dalam soal politik, maka sebenarnya posisi 'kebiksuan'-nya telah gugur. Dan kepada masyarakat khususnya umat Budha tak perlu lagi menghiraukan keberadaannya.
"Memang kami berbeda mahzabnya dengan biksu yang menyerukan kekerasan di Myanmar itu. Tapi yang pasti akad sumpah kami sama, yakni anti kekerasan. Kalau ada biksu yang menyerukan kekerasan maka umat Budha tak usah menghiraukan perkataannnya lagi dan tak usah juga memberi derma kepada orang tersebut,'' tegas Biksu Duta Vira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika