REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Dapil Sumut Effendi MS Simbolon mengatakan, Provinsi Sumatra Utara membutuhkan pemimpin yang berkarakter. Untuk itu, pembangunan karakter di Sumut harus diproritaskan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2018 mendatang.
"Berdasar hasil diskusi para tokoh anak muda di Sumut, bahwa Sumut menginginkan pemimpin yang berkarakter, berwibawa, punya harga diri, punya jati diri dan komitmen," katanya usai dialog interaktif bertema 'Quo Vadis Pembangunan Sumatra Utara' di Kafe Ulos, Sabtu (2/9) sore WIB. Dialog interaktif tersebut dihadiri beberapa organisasi seperti FKPPI, Cipayung Plus, GMNI, HMI, IMM, dan jurnalis senior.
Dalam keterangan tertulisnya Effendi mengatakan, selama tiga jam mengikuti diskusi dengan kelompok pemuda, ia menyimpulkan karakter pemimpin yang diinginkan masyarakat cukup ketat. Pemimpin, kata dia, bukan hanya jauh dari korupsi, tapi juga mampu memberikan pelayanan dan memberikan hak-hak masyarakat yang selama ini terampas. "Hasil diskusi ini akan kami serap dan dilaporkan ke pimpinan nantinya," ucapnya.
Ketua Umum GM FKPPI Hans Silalahi yang menjadi narasumber dalam dialog itu mengatakan, saat ini Sumut sudah menjadi miniaturnya Indonesia. Dia menilai, Sumut memiliki potensi yang cukup besar dengan letaknya yang strategis.
Sehingga, kata dia, tak heran pemerintah pusat meletakkan 10 proyek strategis di provinsi yang memiliki 1,1 juta hektare kelapa sawit tersebut. "Sudah beberapa kali kita ganti gubernur. Apa sih yang dibutuhkan Sumut? Kita harus benar-benar membangun, dimulai dari membangun karakter," ucapnya.
Hans melanjutkan, pemimpin yang pas untuk Sumut haruslah orang Sumut. Karena, katanya, kalau bukan orang Sumut kurang sense of belonging-nya untuk membangun Sumut. "Kalau orang luar Sumut, kurang rasa memilikinya," sebutnya.
Menurut salah seorang peserta dari IMM, Aulia, pembangunan di Sumut sebaiknya diawali dari pendidikan. Apalagi, masih ada daerah tertinggal di Sumut yang pendidikannya terkesan terabaikan pemerintah. "Berbicara persoalan pembangunan sama dengan berbicara pendidikan yang sama halnya membangun bangsa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika