REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusta Syarikat Islam, Hamdan Zoelva mengatakan, rangkaian peristiwa kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar memperlihatkan lemahnya komitmen dunia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Selama lima tahun terakhir, jumlah korban jiwa umat Islam Rohingya pun semakin bertambah. Padahal, etnis tersebut sebenarnya bukan ancaman serius bagi Myanmar.
"Situasinya bukan lagi menjadi isu keamanan regional sebab komunitas etnis yang disebut-sebut sebagai warga tanpa negara tersebut sesungguhnya bukanlah ancaman terhadap negara Myanmar karena beberapa alasan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Ahad (03/9).
Alasan pertama, Hamdan mengatakan, komunitas Rohingya bukan merupakan milisi atau pasukan liar bersenjata. Menurut dia, hal ini berbeda dengan beberapa komunitas yang juga dipersekusi oleh penguasa sah di negaranya, misalnya, Suku Kurdi di Irak.
"Bangsa Kurdi juga adalah bangsa tanpa negara. Berbeda dengan Kurdi, Rohingya adalah etnis yang amat lemah dan tidak memiliki milisi dan kelompok bersenjata," katanya.
Demikian juga dengan derajat perekonomian masyarakat etnis Rohingya sangat rendah sehingga dalam lima tahun terakhir, komunitas ini mengalami penderitaan yang nyaris mencapai puncak kebiadaban dalam seabad terakhir di Asia Tenggara. Karena itu, menurut Hamdan, tidak ada alasan keamanan negara untuk menekan masyarakat Rohingya.
Alasan kedua, lanjut dia, komunitas Rohingya juga bukan merupakan gerakan politik. Tidak ada representasi politik di Myanmar yang dapat mewakili perjuangan nasib masyarakat Rohingya. Myanmar atau sejak masih bernama Burma yang dalam puluhan tahun diperintah oleh kekuasaan junta militer tidak memberikan kesempatan kepada publik khususnya Rohingya untuk menyalurkan aspirasi politik.
"Tidak ada alasan keamanan negara untuk menekan masyarakat Rohingya sebab mereka tidak memiliki lembaga politik dan gerakan penggalangan kekuatan politik di Myanmar," ujarnya lagi.
Alasan ketiga, yaitu komunitas Rohingya tidak mendapat sokongan khusus dari kekuatan politik Internasional dan bukan sebuah gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Myanmar. Perjuangannya hanya hendak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan, sehingga tidak perlu diancam dengan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi.
"Penderitaan etnis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang amat layak disayangkan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika