REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan pemerintah Indonesia perlu mendorong negara-negara ASEAN untuk mengembargo Myanmar dari sisi ekonomi. Ini menjadi upaya jangka pendek yang diperlukan untuk menyetop berbagai tindakan yang tidak manusiawi.

"Betul (itu langkah jangka pendeknya). Saya mendorong pemerintah untuk mengajak pemerintah negara-negara ASEAN untuk melakukan embargo ekonomi, untuk menghentikan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (1/9).

Hikmahanto mengakui konflik yang terjadi di Myanmar saat ini memang bukan urusan dalam negeri. Namun, pemerintah harus bersuara keras karena yang terjadi di sana adalah masalah kemanusiaan.

"Saya juga ingin mendorong pemerintah untuk bersuara keras terhadap Myanmar, karena ini bukan urusan dalam negeri, tapi sudah masalah kemanusiaan," kata dia.

Menurut Hikmahanto, jika hanya Indonesia yang bersuara terhadap konflik di Myanmar ini, tentu agak berat. Sebab, masalah tersebut memang mesti diselesaikan dengan mekanisme regional seperti ASEAN. Sementara, dalam mekanisme ASEAN ini, ada kebijakan untuk tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri pihak lain. Karena itu, pemerintah perlu mengajak negara ASEAN yang lain.

Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar ini juga telah memancing netizen atau wargnet untuk membuat petisi yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Presiden RI Joko Widodo. Warganet bernama Budi Akbar memelopori petisi melalui laman change.org untuk mencabut novel perdamaian Aung San Suu Kyi menyusul konflik kemanusiaan ini.

Hingga pukul 14.30 WIB Jumat (1/9) ini, petisi tersebut sudah mendapat sebanyak 24.246 dukungan. "Saya ajak Anda semua untuk melepaskan sebentar pikiran kita dari kemelut sosial-politik domestik Indonesia yang makin semrawut ini," tulis Budi dalam laman change.org.

Ikuti Whatsapp Channel Republika