REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Meutya Hafid, meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap etnis Rohingya di negaranya. Menurutnya, aksi pembakaran desa-desa Rohingya oleh tentara dan polisi Myanmar sudah diluar batas kemanusiaan.
"Myanmar harus menghentikan harus hentikan kekerasan terhadap Rohingya. Tapi jika tidak, ada baiknya pemerintah mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar,” tegas politikus Partai Golkar, Rabu (30/8).
Lanjut Meutya, sebagai negara yang sudah lama bersahabat dengan Myanmar, dikhawatirkan tindakan pembersihan etnis akan mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu dia mengingatkan kepada Myanmar akan gelombang manusia kapal Rohingya pada tahun 2012-2015 lalu, yang saat ini diterima oleh tiga negara, Indonesia, Thailand dan Malaysia.
"Kami tidak ingin aksi kekerasan di Myanmar akan membuat negara-negara ASEAN lain berada kesulitan akibat pengungsi,” tambahnya.
Selain itu Meutya juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menlu RI untuk mendukung penyelesaian aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar. Sehingga pihaknya terus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga meminta agar tekanan yang lebih keras diberikan terhadap Myanmar.
"Pendekatan lain juga bisa dilakukan melalui organisasi tingkat regional maupun internasional. Indonesia bisa bawa permasalahan ini ke PBB, untuk dilakukan sidang darurat,” jelas politikus asal Dapil Sumatera Utara.
Sebelumnya, sejumlah kelompok aktivis hak asasi manusia melaporkan bahwa pembakaran dengan sengaja desa-desa yang menjadi tempat tinggal bagi warga Rohingya di Rakhine, Myanmar terjadi, Selasa (29/8). Pasukan militer negara itu dituding berada di balik peristiwa ini.
Banyak bangunan dan area lingkungan warga, khususnya di Maungdaw, utara Rakhine yang terlihat terbakar dan ditunjukkan melalui media sosial. Diyakini pasukan militer dengan sengaja melakukan tindakan keras sebagai upaya menekan kelompok militan yang diduga berasal dari etnis Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika