REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang minta pemerintah agar menetapkan harga beras yang terbaru untuk menjaga kestabilan harga dan stok pangan nasional. "Para petani kita tentunya ingin jual beras mereka dengan harga yang tinggi, oleh karena itu perlu ditetapkan harga yang terbaru, tentu juga mempertimbangkan kebutuhan konsumen juga," kata Wagub Sulsel Agus Arifin Nu'mang di Makassar, Selasa (29/8).
Wagub Sulsel dua periode ini mengatakan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membeli dan menyimpan beras sebagai stok pangan nasional. Sebab, menurut dia, jika hal itu tidak dilakukan saat ini, maka tentu kondisi itu bisa dimanfaatkan pihak swasta dan justru mereka yang bisa mengendalikan harga beras tersebut.
"Sesuai pengalaman mudah-mudahan bisa menyiapkan stok nasional. Jadi pemerintah berkewajiban untuk membeli dan menyimpan beras petani sebagai stok pangan nasional, dengan tujuan agar bisa menjaga stabilitas harga nasional," ujarnya.
Kepala Balai Besar Mekanisasi Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah menilai ada praktik bisnis yang dijalankan akhir-akhir merupakan potret bisnis yang mencari keuntungan besar tanpa keringat. Menurut Nur Alam, produsen atau petani harus dilindungi pemerintah melalui subsidi benih dan pupuk agar petani bisa menurunkan biaya produksinya dan harga jual gabah juga terjangkau konsumen.
"Inilah cara pemerintah menstabilkan harga pangan dalam negeri. Petani untung dan masyarakat juga terbantu oleh harga yang terjangkau," ujarnya.
Jika skema ini berjalan baik, dia mengatakan, stabilitas pangan nasional dinilai tetap terjaga, meskipun ada pihak yang bisa mengganggu stabilitas pangan nasional. Ia juga menyontohkan masalah adanya para pengusaha yang membeli semua produksi beras petani dengan harga lebih tinggi dari Bulog tanpa modal produksi apapun, kemudian beras tersebut dikemas dan dijual untuk kalangan menengah atas.
"Pada posisi ini, petani memang senang karena dapat untung yang besar, tapi mereka tidak paham bahwa ada pihak yang dirugikan, yakni konsumen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika