REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kemunculan organsasi kemasyarakatan yang menentang keberadaan Pancasila sebagai dasar negara telah menimbulkan pembahasan lebih lanjut akhir-akhir ini. Menindaklanjuti fenomena itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universita Diponegoro (BEM Undip) secara sigap menginisiasi sebuah diskusi kebangsaan bertajuk'Penguatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Menangkal Isu-Isu Ekstremisme dan Radikalisme' di Gedung Teater Fisip Undip, Semarang, Senin (28/8).
Hadir sebagai peserta dari Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), SAPMA Pemuda Pancasila, GP Ansor, Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GEMA Pembebasan), dan organisasi kepemudaan lainnya. Sebelumnya, BEM Undip pada 10 Juli 2017, telah mendeklarasikan dan menuntut pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat untuk membubarkan ormas anti-Pancasila.
Presiden BEM Undip Jadug Trimulyo Ainul Amri menuturkan, diskusi ini diadakan sebagai bentuk tanggung jawab generasi muda bangsa Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Jadug menjelaskan, apabila seluruh rakyat Indonesia bertekad memajukan negaranya, stabilitas nasional adalah suatu hal yang mutlak diperlukan. Karena itu, sudah menjadi tugas bersama untuk menjaga NKRI sesuai dengan semangat yang dicanangkan Proklamator Sukarno-Hatta.
“Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebuah cita-cita yang telah digariskan oleh para //founding fathers// Indonesia yang berkonsekuensi final,” ujar Jadug dalam keterangannya, Selasa (29/8).
Akademisi Undip yang juga mantan ketua PWNU Jawa Tengah, Muhammad Adnan mengatakan, cara mahasiswa mengamalkan Pancasila adalah dengan tidak menjadi pengikut radikal. Dia meminta mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pergerakan menangkal isu-isu ekstremisme dan radikalisme yang belakangan ini meresahkan masyarakat.
Adnan juga memberi pesan agar mahasiswa bisa mengedepankan sikap toleran dalam hidup bertetangga dengan orang lain. “Mahasiswa tidak menjadi ekstremis dan radikal itu saja sudah cukup,” terangnya.
Sementara itu, sebagai pembicara kunci Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri, Komjen Luthfi Lubianto menekankan, perlunya saat ini untuk menggarisbawahi pengguna media sosial (medsos). Dia menyatakan, arus informasi di medsos yang kian deras menjadi tantangan terhadap keberagaman dan kesatuan Indonesia. Hal itu lantaran makin banyak aktivitas di Indonesia yang menjadikan medsos sebagai sarana penyebaran paham-paham yang membahayakan bagi keutuhan NKRI.
"Karenanya Polri mengharap peran mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menyebarkan semangat persatuan nasional," tutur Luthfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
