REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur menargetkan jumlah agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di Jatim sampai akhir 2017 mencapai 70 ribu agen. Per Juni 2017 jumlah agen Laku Pandai sebanyak 66.310 agen.
Kepala OJK Regional 4 Jatim Sukamto mengatakan, hingga Juni 2017 jumlah nasabah dari program Laku Pandai sebanyak 1,6 juta nasabah dengan total simpanan mencapai Rp 352,38 miliar.
"Nah ini ke depan harus mendekati 75 ribu agen. Jadi di akhir tahun diharapkan 70 ribu masih ada lima bulan lagi," jelas Sukamto kepada wartawan di acara sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai di Gedung Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Selasa (29/8).
Sukamto menjelaskan, agen Laku Pandai tersebut tersebar merata di 38 kabupaten/kota di Jatim. Namun, masih terdapat daerah yang masih rendah literasi keuangannya sehingga menjadi sasaran ke depan. Seperti daerah-daerah di Madura dan wilayah kepulauan.
"Dan kami juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kalau BI lebih pada sistem pembayaran layanan keuanhan digital (LKD) prosesnya non tunai. Kalau OJK lebih kepada produk-produknyanya," imbuh Sukamto.
Melalui layanan Laku Pandai, lanjutnya, masyarakat tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan transaksi keuangan. Nasabah akan memiliki nomor rekening di ponselnya yang didaftarkan pada agen Laku Pandai. Agen tersebut melayani berbagai transaksi keuangan seperti menabung, transfer, tarik tunai, hingga pembayaran listrik dan air. "Jadi masyarakat ini cuma pakai ponsel sebagai nomor rekeningnya," ujarnya.
Sukamto menambahkan, indeks literasi di Jawa Timur saat ini tercatat sebesar 35,58 persen, lebih tinggi dibandingkan indeks literasi nasional yang sebesar 29,66 persen. Sedangkan indeks inklusi di Jatim mencapai 73,25 persen, juga lebih tinggi dari nasional yang sebesar 67,82 persen.
OJK Jatim menargetkan indeks inklusi keuangan bisa di atas 80 persen pada 2019 atau di atas target nasional sebesar 75 persen. "Upayanya tentu melalui berbagai kegiatan, melalui edukasi klaster-klaster ibu-ibu guru, ada Pahlawan Ekonomi, ada siswa-siswa, di angkatan-angkatan dan masyarakat umum kita juga lakukan itu," ucapnya.
Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Herawanto, mengatakan, transaksi nontunai memiliki banyak manfaat baik dari peredaran, keamanan dan produktivitas.
Total transaksi non tunai di Jatim, untuk transaksi melalui RTGS (real time gross settlement) sebesar Rp 2 triliun dan Sistem Kliring Nasional (SKN) sebesar Rp 1 triliun per akhir Juli 2017.
"Trennya meningkat terus. Apalagi kebijakan pemerintah mendorong nontunai seperti jalan tol, hingga parkir. Kalau nontunai lebih efisien tidak perlu bawa uang cash," kata Herawanto.
Sosialisasi GNNT tersebut menyasar guru-guru di Jawa Timur, totalnya sebanyak 350 peserta. "Guru itu ujung tombak karena membawahi ribuan siswa. Kalau siswa punya orangtua, saudara, tetangga, maka proses pemahaman atau literasi akan lebih cepat ke masyarakat," tandas Sukamto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
