Selasa 29 Aug 2017 07:46 WIB

1.180 Hektare Lahan Sawah di Bandung Terancam Kekeringan

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Andi Nur Aminah
Petani menunjukkan tanah sawah yang retak karena dilanda kekeringan (ilustrasi)
Foto: Antara/Rahmad
Petani menunjukkan tanah sawah yang retak karena dilanda kekeringan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mengungkapkan sebanyak 1.180 hektar lahan persawahan terancam mengalami kekeringan. Dimana saat ini, 25 hektar lahan kekeringan ringan dan delapan hektar di Pasirjambu mengalami puso. Sebabnya, musim kemarau yang panjang terjadi meski beberapa kali terjadi hujan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran mengatakan pihaknya saat ini melakukan pengawasan pada area persawahan di wilayah Cikancung, Ciparay, Rancaekek, Bojongsoang, Banjaran, Kutawaringin dan Cileunyi. "Sekarang belum ada hujan sekitar dua minggu terakhir. Komoditas holtikultura diantisipasi mana saja daerah yang punya ceboran. Petani padi selama ada sawah senantiasa menanam padi walaupun tahu musim kemarau masuk," ujarnya, Senin (28/8).

Menurutnya, pihaknya sudah memiliki pompa yang bisa digunakan untuk mengairi area persawahan. Termasuk mengantisipasi kekeringan dengan bekerjasama dengan Babinsa TNI. "1.880 hektar persawahan terancam (kekeringan)," katanya.

Ia menuturkan, untuk mengantisipasi puso, Distan mendorong agar daerah yang rawan kekeringan harus mengikuti asuransi pertanian. Sehingga petani bisa lebih tenang jika terjadi kekeringan di area persawahan mereka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika terjadi kekeringan di wilayahnya pada musim kemarau saat ini. Begitu pun petugas di lapangan agar cepat tanggap merespon keluhan warga terkait kekeringan yang terjadi.

Salah satu upaya mendukung itu dengan penyediaan call center di tiap kecamatan. "Saya minta semua pihak cepat tanggap, termasuk kesiapan aparat kecamatan untuk menyediakan call center," ujarnya, Kamis (24/8).

Ia mengatakan, hal tersebut akan memudahkan masyarakat dan pihak desa mengatasi masalah kekeringan. Menurutnya, keberadaan call center akan bermanfaat untuk mengecek data di tiap-tiap kecamatan berkenaan wilayah terkena dampak kekeringan.

"Kalau data di kecamatan lengkap, nanti laporan ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai korlap juga akan lengkap dan akurat," katanya.

Ia menuturkan, data dari BMKG, musim kemarau 2017 sudah berlangsung sejak Juni dan diperkirakan sampai bulan Oktober. Dia berharap tentunya tanggap darurat kekeringan pada 2015 lalu tidak akan terulang di tahun ini. "Tahun ini Kabupaten Bandung belum pada kondisi tanggap darurat kekeringan, akan tetapi antisipasi terus kita lakukan melalui koordinasi BPBD, PDAM, Disperkimtan, Dinas Sosial dan PMI," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement