REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Jumlah Kampung Keluarga Berencana di seluruh wilayah Provinsi Papua hingga Agustus 2017 mengalami peningkatan mencapai 29 desa. "Kami tengah membentuk Kampung KB di setiap distrik, hingga Juli 2017 sudah terbentuk 17 kampung dan akhir Agustus ada penambahan 12 Kampnng KB di Kabupaten Numfor, sehingga total mencapai 29 Kampung KB," ungkap Kepala Badan Kependudukan Keluaga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Charles Brabar di Biak, Selasa (29/8).
Ia mengatakan jumlah Kampung KB di Provinsi Papua terus bertambah sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan. Selain Kampung KB, pihak BKKBN juga tengah gencar mempromosikan KB pascapersalinan melalui layanan posyandu.
"Kami juga mengajak komponen masyarakat untuk bicara tentang program KB serta mengajak media untuk ikut berpartisipasi dalam pemasyarakatan program KB," ungkap Charles Brabar.
Menyinggung evaluasi program Kampung KB, menurut dia, untuk pengawasan dan penilaian dilakukan setiap tiga bulan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Kehadiran Kampung KB di sejumlah kabupaten di Tanah Papua, menurut Charles, telah memberikan pemahaman bagi perempuan yang hamil atau melahirkan untuk rutin memeriksakan kesehatan di posyandu.
"BKKBN berharap pelayanan Kampung KB harus dilakukan dengan lintas sektoral, yakni bidang kesehatan pendidikan, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dinas pemberdayaan masyarakat kampung, serta institusi TNI/Polri setempat," katanya.
Berdasarkan data, Pemkab Biak Numfor pada 2018 menargetkan 19 distrik dibentuk minimal satu Kampung KB dalam menopang nawacita pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika