REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Bakal calon (Balon) Gubernur Maluku, Irjen Pol. Murad Ismael menyatakan kebingungannya dengan Maluku menempati nomor dua indeks kebahagiaan pada 2017 dihadapkan daerah ini termiskin keempat di Indonesia.
"Saya bingung dengan data hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017 diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang rasanya kurang rasional dibandingkan posisi kemiskinan tersebut," katanya, di Ambon, Kamis (24/8).
Alasannya, orang miskin ternyata berdasarkan hasil survei dinyatakan bahagia yang sebenarnya berpulang ke masing - masing hati masyarakat. "Saya tidak mengetahui posisi termiskin keempat di Indonesia kok dinyatakan masyarakat merasakan kebahagiaan dengan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yaitu kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup," ujar Murad.
Komandan Korps Brimob yang mantan Kapolda Maluku itu mempertanyakan dengan indeks komposit terkait kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup bisakah masyarakat tergolong miskin merasakan kebahagiaan.
Karena itu, merupakan salah satu alasan baginya siap meninggalkan karier di kepolisian yang pensiun masih 2019 mengngat kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu dinilai demikian dengan potensi sumber daya alam (SDA), terutama hayati laut melimpah dan bernilai ekonomis.
Dia memandang perlu mengoptimalkan pengelolaan potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meyakinkan investor untuk memanamkan modalnya di sektor ini.
"Saya memiliki jaringan, baik nasional maupun internasional untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya hayati laut, termasuk perlunya menjalin kordinasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan sektor ini," katanya.
Karena itu, dilandasi visi "Menuju Maluku Yang Berdaya Saing, Inovatif, Sejahtera dan Aman Melalui Pemerintahan yang Bersih dan Melayani", maka siap berkoordinasi maupun berkomunikasi dengan semua komponen bangsa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hayati laut agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak mengabaikan pengelolaan Migas Blok Masela, emas dan tambang lainnya karena terpenting menyiapkan masyarakat untuk realisasi di sektor tersebut karena membutuhkan teknologi modern sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," kata Murad.
Dia merujuk potensi lestari ikan sebanyak 1,64 juta ton/tahun ternyata tidak ada pabrik pengolahan ikan."Saya sungguh sedih karena potensi ikan sebesar itu ternyata menempatkan Maluku nomor empat termiskin di Indonesia yang hingga saat ini di sembilan kabupaten dan dua kota tidak ada satupun pabrik pengolahan ikan," tandas Murad
Ikuti Whatsapp Channel Republika