REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, tergolong mendesak. Apalagi, Mentawai termasuk dalam 122 kabupaten tertinggal tahun 2015-2019.
"Setelah ada bebarapa kali petemuan yang kami lakukan di provinsi untuk percepatan pembangunan Mentawai, harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," ujar Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit usai menerima kunjungan Komisi XI DPR dalam pembahasan percepatan pembangunan Mentawai di Kantor Perwakilan BI, Selasa (22/8).
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memasukkan Mentawai ke dalam 80 kabupaten tertinggal prioritas penanganan pada 2018. Nasrul menyebutkan, draf prioritas percepatan pembangunan Mentawai sudah diserahkan kepada 12 kementerian dan lembaga. Targetnya, tahun depan, pembangunan sudah bisa dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Nasrul mengatakan menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur Kepulauan Mentawai terbagi dalam beberapa fokus, yakni pembangunan konektivitas jalan trans-Mentawai, pengembangan Bandara Rokot, dan pengembangan pelabuhan. Namun saat ini fokus pemerintah provinsi adalah kelanjutan pembangunan trans-Mentawai sepanjang 393 kilo meter (km).
Nasrul menambahkan, fokus utama untuk mengeluarkan Mentawai dari daftar daerah tertinggal adalah pembangunan infrastruktur yang bisa mengoneksikan daerah-daerah terisolir. Dengan terbukanya akses transportasi, dia berharap akan menggerakkan kegiatan ekonomi dan memajukan taraf hidup masyarakat Mentawai.
"Infrastruktur fokus kepada pembangunan trans-Mentawai. Kemudian dilanjutkan dengan percepatan pembangunan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, itu sepertinya yang penting dituntaskan terlebih dahulu," ujar Nasrul.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi Mentawai untuk keluar dari ketertinggalan. Namun, ganjalan yang dihadapi adalah kebutuhan dana Rp 3,8 triliun untuk menyeselaikan seluruh pembangunan infrastruktur Mentawai.
"Kami akan memperjuangkan ini, apalagi sekaran semua stakeholder hadir langsung ke Sumbar," ungkapnya.
Hanya saja, Marwan mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan keberadaan suku asli Mentawai yang masih hidup harmonis di dalam perdalaman. Ia menilai, pembangunan besar-besaran tidak seharusnya mengusik tatatan kearifan lokal yang sudah terbangun selama ratusan tahun.
"Jika telah menjadi daerah modern, tentunya tidak boleh meninggalkan ciri khas daerah. Sebab itu yang membedakan Mentawai dengan daerah lain," katanya.
Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengamini rencana Pemprov Sumbar dalam merancang percepatan pembangunan Mentawai. Hanya saja, ia menilai Mentawai akan sulit lepas dari status daerah tertinggal bila penanganan yang dilakukan masih saja seperti saat ini.
Menurut dia, Mentawai baru benar-benar bisa maju bila ada perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi. Sementara saat ini, dia menerangkan, kecepatan pembangunan Mentawai terkesan sama saja dengan kabupaten/kota lain di Sumatra Barat.
“Untuk mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal tidak hanya persoalan infrastruktur, tapi juga butuh penanganan sektor lainnya. Sebab banyak faktor yang saling berkaitan yang menjadi penyebab suatu daerah menjadi tertinggal," jelasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi rencana percepatan pembangunan trans-Mentawai yang sebetulnya sudah dimulai sejak 2015. Menurutnya, kucuran anggaran dari pusat diyakini bisa mempercepat proses pembangunan.
Yudas menambahkan, Mentawai juga menghadapi masalah lain yang harus diselesaikan untuk entas dari ketertinggalan, yakni penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan. "Penanganan Mentawai tak bisa setengah-setengah. Tapi menanganinya harus totalitas," ujarnya.
Sebagai informasi, perekonomian Kepulauan Mentawai masih didominasi oleh empat sektor utama yakni pertanian sebesar 53 persen, perdagangan sebesar 20 persen, industri pengolahan 7 persen, dan pengangkutan 6 persen. Tingkat kemiskinan di Mentawai yang mencapai 15 persen menjadikannya wilayah yang memang butuh perhatian khusus dalam upaya keluar dari deretan daerah tertinggal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika