REPUBLIKA.CO.ID,TANAH DATAR -- Masyarakat yang mendiami Jorong Payorapuih, Nagari Batipuahbaruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanahdatar, Sumatra Barat kini mulai mengeluhkan keberadaan embung yang dibangun pemerintah tiga tahun lalu. Alih-alih memberikan manfaat bagi warga, embung yang dibangun dengan dana Rp 2,4 miliar tersebut justru kering dan tidak bisa mengairi irigasi.
Padahal sebelum dibangun embung, air selalu melimpah di telaga alami yang ada. Namun, pembangunan embung dengan "menembok" tepian telaga justru membuatnya kini kering.
Warga setempat mengaku bahwa masyarakat terbiasa memanfaatkan telaga alami yang ada untuk aktivitas perikanan termasuk memancing dan memanen ikan jenis tertentu saat musim panen. Bahkan, air yang melimpah menyebabkan telaga alami memiliki kedalaman rata-rata 1 meter.
Berbeda dengan kondisi saat ini, di mana embung yang dibangun seluas 2,34 hektare dan diharapkan bisa menampung 46,9 ribu meter kubik air justru kering di banyak sisi. Air hanya menggenangi bagian tengah embung dengan ketinggian maksimal 0,5 meter.
Wali Nagari Batipuahbaruah, Mardalis Dt Hitam mengungkapkan kekecewaannya atas pembangunan embung yang dianggap justru merugikan. Menurutnya, keberadaan telaga alami biasa dimanfaatkan warga untuk memancing sejak ia kecil. Sebelum pinggiran telaga dibangun dinding, telaga selalu terisi air. Warga pun biasa memanen ikan dari telaga dan menghasilkan Rp 80 juta dalam kurun waktu 1 tahun.
"Dulu, bendungan atau telaga ini, masih alami. Airnya banyak. Tapi, setelah ditembok sekeliling pinggirannya, air hilang. Alah mandapek mangko kahilangan kami rasanya pak," ujar Mardalis kepada Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang ikut meninjau keberadaan embung.
Sebetulnya tahun lalu DPRD Sumbar sempat mengajukan dana aspirasi sebesar Rp 200 juta untuk melakukan penggalian agar air tanah bisa mengalir keluar. Namun hasilnya nihil, bahkan saat musim penghujan pun embung tidak maksimal terisi. "Sumber airnya dulu alami. Entah dari mata air, resapan, kami juga tidak tahu," ujar Mardalis.
Wagub Sumbar Nasrul Abit berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Balai Sungai. Karena embung dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pusat lah yang bisa melakukan tindak lanjut. Namun ia menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan ikut mendesak pusat agar solusi bisa segera dicarikan. "Nah, apakah sumber mata airnya tertutup karena ditembok, kita tidak tau. Tentu perlu kajian teknis," ujar Nasrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
