REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana perluasan pembatasan motor di beberapa ruas jalan protokol di DKI Jakarta menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta memikirkan ulang rencana pembatasan itu sebelum menerapkannya.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, mengatakan tak bijak jika membatasi motor tanpa memberikan pilihan kepada masyarakat. Pilihan itu berarti transportasi publik harus lebih mudah dan murah dibanding jika menggunakan kendaraan pribadi, dalam hal ini motor.

"Membatasi dengan tanpa memberi pilihan, saya kira Pemprov jadi agak memaksakan kehendak. Pilihannya sampai hari ini kan selalu lebih mahal," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (18/7).

Danang mengatakan, pembatasan kendaraan pribadi harus diimbangi dengan pelayanan maksimal di sektor transportasi publik. Padahal, kata dia, jaringan angkutan umum sampai saat ini belum cukup baik di DKI. Masyarakat harus berganti-ganti angkutan umum untuk menjangkau tempat tertentu.

Sementara tarif angkutan umum dari satu moda ke moda transportasi lainnya tidak terintegrasi. Artinya, kata Danang, biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih mahal. Hal ini yang disebutnya tak ada pilihan bagi masyarakat selain menggunakan kendaraan pribadi, dalam hal ini motor. "Kalau itu diterapkan, sedikit banyak mengurangi kemacetan tapi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat jauh lebih tinggi. Jangan sampai membebani masyarakat terlebih di saat sulit seperti ini," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI berencana memperluas larangan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran Senayan. Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pelarangan ini untuk mengurangi kemacetan. Sebab, tujuan utamanya adalah agar warga beralih ke transportasi publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika