REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Sumatra Barat masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi, termasuk beberapa kabupaten yang masih memiliki titik-titik daerah tertinggal. Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menegaskan bahwa pihaknya terus merangkul seluruh bupati atau wali kota untuk mengevaluasi daerah mana saja yang masih butuh akses jalan, infrastruktur listrik, dan komunikasi.
Nasrul mengisahkan, akhir pekan lalu ia bersama rombongan Pemprov Sumbar menyambangi beberapa nagari yang masih tertinggal, seperti Kanagarian Katiagan yang butuh akses jembatan dan pembangunan gedung sekolah menengah atas (SMA). Menurutnya, pemerintah sedang mencari sumber pembiayaan lain untuk membangun dua jembatan di Pasaman Barat dan infrastruktur lainnya, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar.
"Ini prioritas kita untuk daerah tertinggal. Tapi biayanya terlalu besar dan tidak mungkin dari APBD. Buat jembatan saja bisa Rp 40 miliar," kata Nasrul di kompleks DPRD Sumatra Barat, Rabu (16/8).
Pemerintah provinsi Sumatra Barat, ujar Nasrul, mengakui bahwa titik-titik daerah tertinggal di Sumbar tersebar di beberapa nagari. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera menyerahkan kebutuhan anggaran pengentasan daerah tertinggal agar bisa segera dicarikan sumber dana, termasuk bila harus diselesaikan melalaui Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Saya ajak semua kabupaten evaluasi, dan data semua daerah tertinggal yang perlu akses listrik, komunikasi, dan infras jalan. Memang kita masih kurang namun ini kerja kita," kata Nasrul.
Usai upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, pemerintah provinsi siap menindaklanjuti instruksi pusat, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam slogan "Indonesia Bekerja Sama". Irwan menyebutkan, permasalahan di daerah harus bisa diselesaikan dengan menjalankan skema kerja sama termasuk dengan BUMN atau swasta.
"Indonesia bekerjasama bermaknsa bagaimana kita lakukan kerjasama untuk meningkatkan potensi masyarakat Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Republika.co.id sempat mengulas mengenai daerah tertinggal di Sumatra Barat. Di Kenagarian Katiagan, Kinali misalnya, belum ada gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berdiri. Siswa SMA harus menempuh perjalanan 45 kilo meter (km) untuk menuju sekolah di pusat Kecamatan Kinali. Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan minimnya tenaga pengajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit berkunjung ke Kenagarian Katiagan dan mendengar langsung berbagai keluhan di tersebut. Merespons minimnya infrastruktur pendidikan di sana, Nasrul meminta Wali Nagari Katiagan untuk membuat surat permohonan pembangunan SMA kepada gubernur dan Dinas Pendidikan Sumbar. Syaratnya, tanah harus tersedia di Katiagan.
Selain soal infrastruktur pendidikan, sejumlah nagari juga belum terkoneksi dengan jaringan komunikasi seperti Kepulauan Mentawai, sebagian Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Dhamasraya, Limapuluh Kota dan Solok. Padahal daerah-daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang bakal melesat bila terbangun infrastruktur komunikasi.
Solok Selatan misalnya, memiliki potensi pengembangan pertambangan emas. Kemudian Kepulauan Mentawai memiliki potensi industri pariwisata yang bisa menarik devisa sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika