REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bersyukur pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2017 berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Ia pun menilai Sidang Tahunan MPR perlu diperkuat dalam undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).
"Alhamdulillah lancar. Artinya sudah tertera dalam sejarah bahwa MPR telah menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR 2017 yang diikuti Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta Ketua lembaga-lembaga negara. Kemudian dari sisi hukum tatanegara sudah mempunyai landasan hukum sendiri sehingga tradisi ini ke depan hal ini penting untuk terus dilanjutkan," ujarnya, Rabu (16/8).
Hidayat mengungkapkan, dalam berbagai Rapat Gabungan (Ragab) dan Rapat Pimpinan (Rapim) MPR, Pimpinan MPR justru berpikir agar Sidang Tahunan MPR dikuatkan menjadi produk UU tentang MD3.
Saat ini, dasar hukum dari Sidang Tahunan MPR adalah Peraturan Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2014, Bab VIII Persidangan dan Rapat Pasal 66 ayat 4 yang berbunyi 'MPR dapat menyelenggarakan Sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja'.
"Tapi, ternyata sempat muncul polemik pada kata 'dapat'. Banyak penafsiran apakah dalam Tatib tersebut itu kata 'dapat' apakah mengikat lembaga-lembaga negara yang lain atau tidak. Lalu pada akhirnya muncul jalan tengahnya yakni laporan dari Pimpinan lembaga-lembaga negara itu disampaikan kepada Presiden, dan Presiden mewakili semuanya sebagai Kepala Negara menyampaikannya kepada rakyat Indonesia," jelasnya.
Pria yang akrab disapa HNW itu, menerangkan mengapa Pimpinan MPR berpikir agar Sidang tahunan MPR perlu dikuatkan dalam UU sebab, Sidang Tahunan MPR adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, untuk mengetahui secara langsung apa yang dikerjakan lembaga-lembaga negara.
"Sekarang, memang lembaga-lembaga negara bisa menyampaikan laporannya secara sendiri- sendiri. Tapi, rasanya dalam konteks pelaksanaan UUD, wajar saja kalau itu disampaikan dalam sebuah forum oleh pihak yang memang berkewenangan langsung terkait UUD yakni MPR. Karenanya kami mengusulkan dalam beberapa kali Ragab agar dalam ketentuan di UU tentang MD3 diatur sebuah ketentuan tentang Sidang Tahunan," katanya.
Diutarakan Hidayat, ke depan terkait Sidang Tahunan MPR. Mungkin waktunya agak khusus. Waktunya juga tidak satu jam seperti yang dilakukan saat ini. Semestinya satu hari yang kemudian mermang disitulah seluruh lembaga negara menyampaikan kepada rakyat Indonesia tentang kinerjanya. Yang perlu dipahami, semua itu tidak dalam maksud untuk melakukan penilaian yang kemudian berdampak tidak diterima atau diterimanya laporan kinerja.
Terkait Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan 2017, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa isinya sudah bagus. Namun, yang menjadi penting adalah sejauh mana itu menjadi betul-betul berbasiskan pada fakta di lapangan dan komitmen yang serius untuk nanti dilaksanakan.
"Saya pikir ke arah itu ya, karena saya pikir laporan Presiden itu sudah dipersiapkan secara matang hanya apakah memang demikian kejadiannya di lapangan dan bagaimana itu benar-benar diimplementasikan itulah rekan-rekan di DPR yang melakukan pengawasan karena tugas pengawasan ada di DPR maupun sebagiannya ada di DPD," ujarnya.
Maka dari itu, tambahnya, rekan-rekan di DPR dan di DPD harus betul-betul melakukan peran pangawasan dan sebelum itu ada, harus betul-betul melakukan peran pembahasan terhadap RUU dan RAPBN.
Karena dari situlah akan diketahui apakah mendekati dengan apa yang ada dalam isi pidato Presiden, apakah itu rasional, memang diperlukan, berlebihan, atau tidak menjawab tantangan rakyat karena seperti sudah umum diketahui yang terjadi rakyat sekarang dihadapi berbagai permasalahan terutama bidang perekonomian.
"Daya ktiris DPR dan DPD adalah penting. Sehingga dari daya kritis, daya inovasi dan kreasi mereka mudah-mudahan nanti RUU dan RAPBN itu benar-benar bisa dijadikan sarana untuk merealisasikan apa yang menjadi program penting dan benar dari Presiden," ucap HNW.
Amri
Ikuti Whatsapp Channel Republika