REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengakui, angka kekerasan terhadap anak di Papua masih tinggi. Sampai sekarang, belum ada satu kabupaten atau kota di tanah Papua yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
"Ini menunjukkan bahwa perhatian khusus kepada anak-anak masih sangat rendah yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda)," ujar Yohana saat di hadapan ratusan anak, guru, dan pemerintah daerah Jayapura dalam kegiatan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kota Jayapura, Papua, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (12/8) malam.
Karena itu, Kementerian PPPA menyelenggarakan kegiatan ini untuk membangkitkan semangat pemerintah daerah agar lebih memperhatikan anak-anak Papua. Kementerian PPPA terus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak salah satunya melalui kegiatan BERLIAN.
Yohana menjelaskan, BERLIAN adalah program sosialisasi dan advokasi Kemen PPPA dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap anak ke berbagai wilayah di Indonesia. Sebab, seluruh masyarakat harus sadar pentingnya mengawasi tumbuh kembang anak, memenuhi hak-hak mereka, dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Yohana mengapresiasi pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk melindungi perempuan dan anak di Papua dengan menjadi mitra bersama Kemen PPPA menyelenggarakan kegiatan Bersama Lindungi Anak atau BERLIAN ini. "Mama Yo hadir di sini karena cinta dengan anak-anak Papua dan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak di Papua. Papua harus berbenah agar bisa memenuhi 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan mendukung Indonesia Layak Anak pada 2030,” kata dia.
Usai menghadiri kegiatan BERLIAN di Papua Trade Center, Yohana melanjutkan kunjungan di Jayapura dengan menghadiri kegiatan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang telah dilaksanakan sejak sehari sebelumnya. Di lokasi tersebut, Yohana melakukan dialog bersama lembaga dan sejumlah perwakilan masyarakat tentang permasalahan perempuan dan anak di wilayah Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika