REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masih menunggu intruksi Ketua Umum terkait rencana koalisi ataupun pencalonan pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Saat ini partai tengah melakukan penjaringan calon gubernur yang populis dan memiliki elektabilitas yang tinggi.
"Hanura masih menunggu intruksi ketua umum, koalisi dengan siapa dan mendukung siapa. DPD (Jabar) belum berhak kecuali penjaringan," ujar Politisi Hanura, Dadang Rusdiana kepada wartawan di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (12/8).
Menurutnya, penjaringan yang dilakukan DPD akan dilaporkan ke tim pilkada pusat kemudian dilanjutkan dengan membuat survei tentang calon yang populis dan memiliki elektabilitas tinggi. Selanjutnya, hasil survei akan diberikan kepada ketua umum yang akan menentukan siapa yang diusung.
Ia menegaskan yang berhak menentukan calon dalam pemilihan gubernur Jabar 2018 mendatang adalah DPP Hanura dan bukan DPD. Sehingga tidak boleh ada spekulasi dari siapapun terkait pilgub Jabar 2018. "Saat ini belum ada calon yang diusung," ungkapnya.
Sebelumnya, empat partai politik (parpol) sedang menyiapkan kekuatan menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 mendatang. Empat parpol yakni Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura menjajaki koalisi untuk memenangkan Pilgub Jabar dengan calon yang akan diusung.
Masing-masing petinggi pengurus parpol di tingkat wilayah tersebut menggelar pertemuan di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (11/7). Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPW Partai NasDem Jabar Saan Mustopa, Ketua DPD Hanura Jabar Aceng HM Fikri, Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawaroh Yasin, dan Sekretaris DPW PKB Jabar Maulana Yusuf.
Saan menilai pertemuan ini merupakan langkah awal penjajakan koalisi empat partai itu. Meskipun masih membutuhkan komunikasi lebih lanjut ke depannya. “Kami ingin PKB, PPP, Nasdem, Hanura coba bangun untuk kebersamaan di Pilkada Gubernur," kata Saan kepada wartawan.
Saan mengatakan penjajakan koalisi ini bukan hanya terbatas pada Pilgub Jawa Barat saja. Tapi juga untuk Pilkada di 16 kota/kabupaten yang juga akan serentak dilakukan pada 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika