REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Maman Immanulhaq pada saat Halaqah Kebangsaan bertugas sebagai moderator dan memaparkan pikiran para kiai dari berbagai daerah di Indonesia. Ia tidak memahami. mengapa dirinya lantas disebut membuat pernyataan yang mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Immanulhaq menegaskan, dia tidak bermaksud mengancam Presiden. "Ketika itu saya moderator, me-review kembali pandangan para kiai. Saya tidak mengerti bagaimana itu tiba-tiba diopinikan seolah-olah itu bahasa saya, bahasa Cak Imin. Tapi yang pasti PKB punya komitmen berjihad untuk menyuarakan suara para kiai di Madrasah Diniyah," ujar dia saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (11/8) pagi.
KH Maman menceritakan, mengapa sampai pada akhirnya harus menolak Permendikbud yang mengatur program full day school (FDS) itu. PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), dan NU memiliki sejarah panjang tentang pendidikan. Dan salah satu lembaga yang menjadi ciri khas NU adalah Madrasah Diniyah (Madin).
Ketika PKB ke daerah-daerah, mereka menerima banyak sekali menerima keluhan-keluhan dari para penyelenggara Madin soal FDS. Jika FDS diterapkan maka dikhawatirkan akan mengancam eksistensi, mengurangi murid, dan diprediksi bisa mematikan Madin.
"Kami punya 47 anggota DPR dan juga anggota DPRD di setiap daerah, dan mereka mendatangi Madin-Madin ini, kemudian para kiai menuliskan keluh kesah dan kekhawatiran mereka. Dan ini kita suarakan. Yang sudah jelas menolak itu, di wilayah Ponorogo, Jawa timur, lalu di Jawa Tengah malah pengurus-pengurus NU-nya sudah bersuara keras, lalu di Cirebon juga di beberapa tempat," papar KH Maman.
Para kiai yang mengungkapkan keluhannya itu, meminta agar PKB memfasilitasi suara mereka. Oleh karena itu, KH Maman Immanulhaq sebagai koordinator Halaqah Kebangsaan, membuat Halaqah Kebangsaan. Yang isinya adalah fakta-fakta tentang FDS, dan ancaman pada Madrasah Diniyah.
"Sebenarnya ini tugas kami di partai untuk menyuarakan ini, dan menyampaikannya ke Mendikbud dan Presiden. Ini adalah amanat yang harus kami tunaikan. Bukan berarti kami lalu berhenti di sana, kami juga melakukan komunikasi," jelas dia.
KH Maman memberikan contoh komunikasi yang dilakukan PKB, misalnya dengan meminta Mendikbud Muhadjir Effendy untuk menjelaskan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu, sampai sejauh mana peraturan itu mampu untuk memperkuat pembentukan karakter, mempertegas visi pendidikan nasional. Ia melihat itu tidak terkoordinasikan dengan baik ke daerah. Sehingga justru yang muncul, FDS adalah sekolah seharian dan itu artinya mematikan Madin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika