REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Regional Bali Selatan. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan pembangunan SPAM ini menambah infrastruktur air minum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Bali.
"Pemerintah provinsi akan membantu apa yang kami bisa, termasuk peninjauan regulasi," kata Pastika, Kamis (10/8).
Salah satu kendala regulasi adalah penanggung jawab dari SPAM Bali Selatan nantinya haruslah badan hukum berstatus Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Sementara Bali hingga kini masih di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Pastika mengatakan akan meminta instansi terkait menyelesaikan kendala pembangunan SPAM yang berlokasi di Tukad Unda ini.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo sebelumnya mengatakan anggaran pemerintah masih terbatas untuk mendukung pembangunan SPAM ini. Namun, pemerintah berupaya menggandeng pihak swasta dengan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 tentang SPAM menyebutkan BUMD menjadi penanggung jawab kerja sama SPAM yang akan mencakup wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung (Sarbagitaku). Hartoyo mengatakan Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah memiliki BUMD yang mengurusi masalah air minum.
"Masa transisi sebelum ada BUMD ini yang regulasinya belum jelas," kata Hartoyo.
Selain SPAM Tukad Unda, Bali Selatan juga didukung SPAM Penet yang berlokasi di tukad Penet, Desa Cemangi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. SPAM yang beroperasi sejak Maret 2016 ini memenuhi kebutuhan air di Denpasar, dan Badung.
SPAM Penet dibangun untuk mengantisipasi defisit air bersih di Bali Selatan. SPAM ini mampu mengolah air dengan kapasitas 300 liter per detik dengan pembagian masin-masingnya 150 liter per detik di Denpasar, dan 150 liter per detik di Badung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika