REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Argumentasi pihak Universitas Pamulang (Umpam) yang melarang penggunaan cadar di kampusnya dipertanyakan. Jika karena menggunakan cadar itu identik dengan kelompok yang intoleran, maka tafsir mereka terhadap penggunaan cadar dianggap berlebihan.
"Apa argumentasi mereka tentang pelarangan itu. Apa maksud mereka? Kalau sudah jelas itu baru bisa dikompromi. Konyol jika alasan yang dibuat karena itu identik dengan kelompok yang intoleran dan radikal," ujar Ketua Kokam Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Mashuri Masyhuda kepada Republika.co.id, Rabu (9/8).
Menurut Mashuri, soal memakai cadar atau tidak, itu berkaitan dengan hak untuk menggunakan gaya berbusana tiap individu. Di negara ini juga tidak diatur tentang larangan penggunaan cadar. Sehingga, pelarangan menggunakan cadar ini melukai hak-hak mahasiswa yang ingin menggunakan cadar dan dianggap berlebihan.
"Jadi ini menurut saya terkait dengan hak asasi seseorang untuk menggunakan pakaian. Apalagi kalau sudah menyangkut keyakinan seseorang. Yang berbikini saja boleh di Indonesia masa yang bercadar tidak boleh," jelas dia.
Mashuri mengatakan, jika alasan itu untuk menjaga toleransi, transparansi, dan menghargai yang lain, seharusnya hal itu dikembalikan lagi ke pihak kampusnya. Pihak kampus juga harus menghargai mereka yang menggunakan cadar.
"Seharusnya di balik. Kampus juga harus menghargai mereka yang menggunakan cadar karena itu adalah hak mereka," ucap dia.
Selain itu, dengan pelarangan itu, kebijakan tersebut Mashuri anggap sebagai bentuk tindakan intoleran terhadap mahasiswi. Menurut dia, aktivitas akademik di kampus tidak berbanding lurus dengan pengaturan pakaian yang dikenakan.
"Itu tidak sama sekali memengaruhi proses belajar mengajar di kampus," ungkap Mashuri.
(Baca Juga: Ini Penjelasan Universitas Pamulang Soal Larangan Bercadar)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
