REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Sumatra Barat bertekad untuk menekan angka masyarakat yang belum terakses sanitasi layak utamanya mengurangi jumlah penduduk yang masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Persentase penduduk yang BABS di Sumatra Barat bahkan lebih tinggi dibanding persentase nasional. Yakni 11,08 persen penduduk Indonesia masih melakukan BABS.
Di Sumbar, tercatat 23 persen dari sekitar 5 juta warga Sumatra Barat masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS). Artinya, sejuta lebih penduduk Sumbar masih mengenal budaya BABS, termasuk buang air di sungai atau kali. Kebiasaan yang dinilai kurang higienis ini terutama masih ditemukan di desa-desa.
Fakta angka ini diungkapkan dalam rapat Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Auditorium Gubernuran Sumatra Barat di Padang, Rabu (9/8). Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, masih tingginya angka pelaku BABS di Sumbar lebih karena budaya di kalangan masyarakat yang dibiasakan.
Hanya saja ia menilai, budaya buang air di sungai atau kali sebetulnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Menurut Irwan, persoalan sanitasi bukan hal baru, melainkan telah terjadi sejak lama. Masyarakat yang tinggal di tepi aliran sungai, sebenarnya mampu membuat jamban di rumah. Akan tetapi, keinginan membangun kamar mandi yang layak tidak terealisasi karena lingkungan disekitar masih terbiasa mengandalkan sungai untuk mandi, cuci, kakus (MCK).
"Sebutlah mandi cuci kakus (MCK) masih biasa di sungai. Bahkan di Kota Padang sebagai ibu kota provinsi. Ini menjadi salah satu kendala dalam rencana PPSP," kata Irwan.
Salah satu solusi yang dilakukan melalui percepatan pembangunan sanitasi adalah digencarkannya sosialisasi, khususnya masyarakat yang tinggal di tepian sungai. Ia yakin pemahaman dan upaya persuasif terhadap warga bisa meningkatkan kesadaran akan sanitasi yang bersih dan ideal.
Irwan menilai, PPSP sangat diperlukan karena realisasinya terkesan lamban di Sumbar. Padahal dalam mewujudkan pembangunan sanitasi permukiman, telah ada anggaran yang dikucurkan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran dari provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan keseriusan dari seluruh unsur masyarakat supaya ikut dalam percepatan realisasi sanitasi permukiman.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar Heri Nofiardi menambahkan, kesadaran masyarakat untuk meninggalkan perilaku BABS merupakan satu kunci utama percepatan pembangunan sanitasi bisa dilakukan. Catatan pemerintah Sumbar, tahun 2016 akses layak sanitasi di Sumbar baru mencapai 52,93 persen dari target 85 persen dan akses dasar sekitar 8,06 persen dari target 15 persen. Sementara 39,1 persen masyarakat di Sumbar masih belum memiliki akses sanitasi, termasuk di dalamnya yang masih BABS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika