REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengapresiasi pembentukan perkumpulan pengusaha di bawah organisasi masyarakat (ormas). Salah satunya Himpunan Pengusaha Nahdiyin di bawah ormas Nahdhatul Ulama (NU).
Heryawan mendorong para pengusaha NU ini tidak hanya sekadar berorientasi pada bisnis pribadi. Tapi ekonomi keumatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
"Keistimewaannya ini kan kelompok usaha di bawah ormas besar jadi kita ingin nuansanya keumatan. Nuansa ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang digerakan pengusaha NU ini tidak saja berorientasi pada pertumbuhan tapi sekaligus juga orientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat kita," kata Gubernur dalam pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Nahdiyin Jawa Barat, di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (9/8).
Menurut Aher, sapaan akrabnya, pengusaha memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi daerah. Sebab pengusaha membantu pemerintah mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Melalui ekonomi keumatan, pengusaha berorientasi menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan di antara masyarakat.
"Jadi bermanfaat bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Kita tidak ingin ada penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang. Bahaya nanti kalau ada jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Yang ada harus pemerataan," ujar Aher.
Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat Asep Syaripudin menyatakan, HPN memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Jejaring luas HPN bisa meluaskan potensi usaha sehingga pengusaha baru atau kalangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) bisa ikut menaikkan tingkat usaha.
Dengan berhimpun, para pengusaha HPN bisa memanfaatkan jenis usaha yang ada seusai sektor bisnis yang dibutuhkan masyrakat. Karena terlahir dari pesantren, kata dia, para pengusaha HPN memiliki karakter yang patuh pada petuah kiai.
Setiap menjalankan usaha, pengusaha HPN dipandu garis-garis aturan dengan dasar Islami. Pengusaha yang telah mapan dan terhimpun di dalam HPN berkewajiban menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sorotannya adalah pemberi solusi kegiatan produksi, pemasaran, pengembangan, dan pembiayaan UMKM.
“Kami ingin ada kemandirian ekonomi pesantren. Satu pesantren itu punya tiga ribu hingga empat ribu santri yang membutuhkan kebutuhan makan dan kebutuhan lain-lain. Dengan pendirian mikromart, peternakan, perikanan, di dalam pesantren, hasilnya bisa menghidupi pesantren, sekaligus memicu potensi ekspansi usaha ke luar pesantren jika perputaran uang bertambah,” ujar Asep.
HPN juga menggulirkan program Wirausaha Anak Yatim (WAY) agar santri atau anak yatim bisa menjadi wirausaha mandiri, yang pada praktiknya dijalankan anak kecil dan anak yatim. Ini agar mereka tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Metode itu terinspirasi dari pembinaan usaha sejak dini di Singapura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika