REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membuka acara Indonesia Development Forum 2017 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (9/8). Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menyinggung tentang soal ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia.
Menurut Jusuf Kalla, ketimpangan bisa dilihat dari berbagai sisi. Dia mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) juga terjadi ketimpangan namun dalam hal kemakmuran, yakni yang dikenal dengan 1 persen lawan 99 persen. Sedangkan, di Indonesia jumlah ketimpangan terjadi antara masyarakat miskin dan kaya.
Selain itu, Jusuf Kalla juga menyindir bahwa forum yang mengangkat tema ketimpangan tersebut justru digelar di hotel mewah. "Jadi dua hal yang tentu harus jadi perhatian kita, walaupun saya sedikit agak risih berbicara kemiskinan di ruang yang indah ini. Tentulah agak sedikit berbeda dan harus kita kemukakan," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan, ketimpangan bisa dilihat dari berbagai ukuran yakni ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar sektor, petani, dan industri. Ketimpangan juga terjadi di berbagai sektor seperti profesi lain seperti guru dan dokter. Dia mencontohkan, di Jakarta antara pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi bisa memiliki perbedaan hingga ratusan kali.
"Antara gaji UMR dan gaji profesionalnya (berebeda) tinggi. Itu tentu menjadi perhatian kita bahwa seberapa jauh kita harus melakukan seperti itu," kata Jusuf Kalla.
Menurut Jusuf Kalla, apabila ketimpangan di Indonesia diukur dari kemiskinan, maka yang perlu diperhatikan adalah peningkatan produktivitas di masing-masing bidang. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan sejumlah solusi untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya solusi fiskal melalui pajak.
Semakin kaya suatu negara, maka pajaknya semakin tinggi. Misalnya saja di Skandinavia pajaknya bisa mencapai 60 persen, AS 30 persen, dan Eropa 40 persen. Jusuf Kalla mengatakan, di Indonesia pajak selalu diturunkan secara bertahap untuk memberikan gairah investasi.
"Pemimpin bangsa ini sejak dahulu memberikan tugas untuk membangun bangsa yang adil dan makmur, ini tidak mudah menyelesaikan prioritas ini. Apakah kue dibesarkan dulu baru dibagi, atau langsung dibagi kuenya," kata Jusuf Kalla.
Indonesia Development Forum digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 9-10 Agustus 2017. Acara ini didukung oleh Knowledge Sector Initiative, yakni sebua program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Forum ini bertujuan untuk menciptakan platform nasional untuk mendiskusikan sejumlah tantangan pembangunan, dan menghasilkan berbagai ide baru serta solusi inovatif bagi pembangunan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
