REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kunjungan Menteri BUMN, Rini Soemarno, ke perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Demokrat Timor Leste (RTDL), menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat perbatasan mengungkapkan aspirasinya. Masyarakat perbatasan menginginkan adanya pembangunan yang lebih matang di wilayah mereka.
Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, memaparkan sejumlah aspirasi masyarakat perbatasan yang selama ini merasakan pembangunan infrastruktur masih kurang. Misalnya, seperti pembangunan infrastuktur jalan lingkar Wetar dan Lirang, lalu pemberdayaan masyarakat baik nelayan maupun petani, dan akses air bersih di seluruh Kecamatan Wetar.
"Saya akan bacakan aspirasi masyarakat Pulau Wetar dan Lirang. Kami minta, fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang profesional (dokter minimal dua tersebar di seluruh empat Kecamatan Wetar). Kami minta pembangunan sarana komunikasi, tempat penampung ikan (TPI) yang ada di Desa Klishatu segera difungsikan demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di perbatasan, juga pemasangan fasilitas penerangan di Pulau Wetar dan Lirang," papar dia.
Lebih lanjut, masyarakat perbatasan melalui Zeth, mengeluhkan pembangunan jembatan di Desa Arwala, Kecamatan Wetar Timur, Dermaga Lirang, secepatnya harus diselesaikan karena sudah dari 2009/2010 namun hingga saat ini belum selesai. Lalu perlu juga adanya renovasi tempat ibadah gereja D1 Jemaat GPM Ustutun dan Pembangunan gereja di Ilmamau.
"Kami harap pemenuhan sembilan bahan pokok sembako di pulau-pulau terluar dan terbatas, khususnya di Pulau Wetar dan Pulau Lirang. Kami minta pembangunan satu lapangan terbang berskala maskapai perintis, juga pembangunan rumah sakit terapung berupa speed boat cepat yang memadai, yang didalamnya terdapat fasilitas medis. Kemudian bank di semua Kecamatan Wetar. Serta, Pertamina di Pulau Lirang," tutur Zeth.
Pasca pemasangan 1.000 bendera di Pulau Lirang, akan dilaksanakan satu kegiatan ke depan dan masyarakat perbatasan meminta Presiden datang ke Pulau Wetar dan Lirang.
Kami minta diberikan kesempatan seluasnya bagi pelajar untuk mengambil bagian dalam proses bela Negara ABRI dan POLRI. Sebelum tower permanen dibangun, maka tower ini tidak boleh di keluarkan dari Pulau Lirang kecamatan Wetar Barat.
"Menancapkan bendera merah putih di Tapal Batas NKRI pertanda kedaulatan kita jaga, kita mempertahankan Negara Republik Indonesia. Kita datang dari berbagai suku bangsa dan agama tetapi kita tetap satu Negara Indonesia," ujar Wakil Gubernur Maluku itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika